Komisi I Tunggu Penjelasan Pemerintah Soal Badan Cyber Nasional
"Kalau tujuannya untuk menekan atau mengurangi atau lebih jauh meniadakan berita hoax saya kira baik,"
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR akan mempertanyakan rencana pembentukan Badan Cyber Nasional.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyahri mengaku belum mendapat informasi detil mengenai pembentukan badan tersebut.
"Kalau tujuannya untuk menekan atau mengurangi atau lebih jauh meniadakan berita hoax saya kira baik," kata Abdul ketika dikonfirmasi, Rabu (4/1/2017).
Lanjut dia, kontrol berita hoax baik agar masyarakat tidak disesatkan berita hoax yang tidak benar karena dapat mengarah fitnah.
Abdul mengatakan berita hoax harus diberantas karena dapat menyesatkan masyarakat.
Politikus PKS itu akan menunggu penjelasan pemerintah mengenai pembentukan badan tersebut.
"Hal pasti tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab," kata Abdul.
Sebelumnya, kasus cyber crime di Indonesia belakangan ini kian marak, ditambah lagi berita bohong yang membuat resah masyarakat.
Untuk meredam hal tersebut, pemerintah berencana membuat Badan Cyber Nasional yang akan digabungkan dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
"Yang saya tahu, nanti Badan Cyber akan digabungkan dengan Lembaga Sandi Negara. Jadi namanya Badan Cyber dan Sandi Negara," ujar Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Rabu (4/1/2017) di Mabes Polri.
Tito Karnavian meyakini, dibentuknya Badan Cyber Nasional bisa menjadi pilihan tepat untuk mengatasi masalah Cyber Crime.
"Efek dari dunia maya, kita banyak kasus Cyber Crime. Apalagi pengguna internet di Indonesia sangat tinggi. Datanya 50 persen memiliki gadget makanya perlu pengawasan dan regulasi," kata Tito Karnavian.