Tribun

Pemerintah Harusnya Cari Solusi Selain Menaikan Tarif Penerbitan Dokumen di Kepolisian

Niat pemerintah menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kendaraan bermotor dengan menaikan tarif STNK dan BPKB dinilai bukan langkah yang bijak

Editor: Adi Suhendi
Pemerintah Harusnya Cari Solusi Selain Menaikan Tarif Penerbitan Dokumen di Kepolisian
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Niat pemerintah menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kendaraan bermotor dengan menaikan tarif penerbitan STNK dan BPKB dinilai bukan langkah yang bijak.

Hal tersebut mengingat kondisi ekonomi global yang saat ini sedang lesu.

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto menyebut kondisi tersebut tentunya juga mempengaruhi kocek masyarakat.

Dalam pemaparannya di kantor Seknas FITRA, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017), Yenny Sucipto menyebut kalau alasannya pemerintah kekurangan uang untuk mendanai proyek-proyek pemerintah, tidak perlu dilakukan dengan membebani masyarakat.

Sekjen FITRA mengatakan masih banyak hal lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menambal kekurangan uang.

"Harus diperhatikan dari sektor lain. Misal dari kehutanan, yang potensi kehilangannya tahun lalu bisa mencapai tiga puluh triliun (rupiah)," katanya.

Alasan bahwa pelayanan masyarakat untuk mengurus PBNP kendaraan bermotor harus dilakukan dengan menaikkan harga juga bukan alasan yang bijak.

Seharusnya pelayanan di berbagai institusi Polri yang mengurus pembayaran terkait PBNP kendaraan bermotor ditingkatkan, baru kemudian harga dinaikan.

"Selama ini fakta dilapangan yang dirasakan oleh masyarakat, pengurusan SIM, STNK, BPKP rumit, boros waktu, tidak transparan dalam proses dan hasilnya," ujar Yenny Sucipto.

Halaman
12
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas