Setya Novanto di Luar Negeri saat Jadwal Pemeriksaan sebagai Saksi Korupsi E-KTP
Novanto dijadwalkan diperiksa kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.
Editor: Dewi Agustina
Irman diduga menggelembungkan anggaran (mark up) saat menjabat sebagai pelaksana tugas Dirjen Dukcapil dan Dirjen Dukcapil.
Tetap Hadir
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tetap akan datang memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meskipun hari ini dikabarkan Setya Novanto baru tiba di Jakarta setelah dari luar negeri.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua DPR RI Setya Novanto terkait dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.
"Beliau sebagai warga negara yang patuh hukum pastinya akan hadir," ujar juru Bicara Partai Golkar, Nurul Arifin.
Memenuhi panggilan KPK, menurut Nurul Arifin menjadi penting bagi Ketua DPR RI itu untuk mengklarifikasi semua tudingan dan perkara mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.
"Menjadi penting kehadirannya untuk mengklarifikasi semua perkara yang perlu diclearkan," kata Nurul Arifin.
Setya Novanto akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Setya Novanto sebelumnya diperiksa penyidik KPK pada 13 Desember 2016.
Saat itu, Setya Novanto diperiksa untuk tersangka bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catata Sipil Irman sekaligus untuk Sugiharto. Usai diperiksa, Setya Novanto membantah tudingan telah menerima hasil korupsi KTP elektronik.
"Nggak benar itu," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.
Pada pemeriksaan tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyidik memeriksa Setya Novanto tidak terlepas dari jabatan Setya Novanto saat pembahasan dan penganggaran KTP elektronik bergulir di DPRI RI.
"Spesifiknya belum dapat kami ungkap. Namun tentu karena kasus e-KTP ini terkait proyek besar yang prosesnya dimulai dari penganggaran dan pembahasan hingga penerapan, maka peran saksi akan digali terkait itu sesuai dengan kapasitas saksi pada saat itu," kata Febri Diansyah. (kps/mal/wly)
