Kerjasama Militer Indonesia dengan Australia Tidak Boleh Terhenti
Indonesia berhak meminta Australia memberikan situasi sosial saat kerjasama militer lebih kondusif.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Prananda Surya Paloh menilai kerjasama militer antara Indonesia dengan Australia tidak boleh terhenti karena ada problem sosial.
Namun demikian menurut politikus NasDem ini, Indonesia berhak meminta Australia memberikan situasi sosial saat kerjasama militer lebih kondusif.
"Ada baiknya juga jika masalah politik antara kedua negara dikesampingkan dan ditumbuhkan lagi Armed Forces brotherhood diantara militer RI dan Australia," ujar Putera Ketua Umum NasDem ini kepada Tribun, Senin (9/1/2017).
Kemudian militer kedua negara bisa saling asah dalam keterampilan dan keilmuan militer.
Sehingga dapat menangkal ancaman yang nyata.
"Bukan saling curiga diantara kedua negara tetangga," katanya.
Hubungan kerja sama militer Indonesia dan Australia tengah memanas.
Indonesia menghentikan kerja sama militer dengan Australia karena militer Australia dianggap menghina Pancasila.
Panglima TNI Gatot Nurmantyo menegaskan pihaknya tidak akan berunding dan pergi ke Australia selama belum ada hasil investigas dari pemerintah Australia yang telah melecehkan Pancasila dan lambang negara.
"Saya tidak akan ke sana (Australia). Yang punya masalah sana masa kita ke sana. Jadi jangan berbuat aneh-aneh. Kita tunggu saja," kata Gatot kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Menurutnya, TNI telah menghentikan sementara program kerja sama pelatihan bahasa di satuan khusus Australia.
Sementara, kerja sama pertahanan lainnya tengah dievaluasi apakah akan dihentikan atau tetap dilanjutkan.
Tidak lama kemudian terjadi adanya oknum kelompok separatis yang mengibarkan bendera Papua Merdeka di KJRI Melbourne pada Jumat (6/1/2017) waktu setempat.