TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyatakan ingin menjadi pengusul pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Makar di DPR.

Fahri menilai, saat ini sudah terjadi peradilan terhadap ide atau gagasan sehingga dirinya bersedia menjadi pengusul Pansus Makar.

"Saya sendiri mau jadi pengusul kalau Pansus itu dibentuk, terus terang saat ini mulai berjalan pengadilan terhadap pikiran. Ini tidak baik bagi sebuah negara demokrasi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Ide membentuk Pansus Makar muncul dari beberapa anggota Komisi III setelah bertemu tersangka kasus dugaan makar, Rachmawati Soekarnoputri.

Fahri menilai ide pembentukan pansus tersebut sangatlah wajar.

Fahri menilai apa yang dituduhkan terhadap Rachmawati tidak bisa serta-merta disebut makar karena tindakan Rachmawati merupakan bentuk kritik kepada pemerintah.

Lagi pula menurut Fahri, berdasarkan pengakuan Rachmawati, perkumpulan yang dianggap makar sebatas upaya kritik dan hendak mengembalikan UUD 1945 ke bentuk aslinya.

"Dalam sebuah negara demokrasi yang diadili semestinya orang jahat, bukan orang yang berpikir dan berpendapat," katanya.

Seperti diberitakan, Rachmawati dan beberapa tersangka kasus dugaan makar dan penghinaan terhadap negara mendatangi DPR pada Selasa (10/1/2017).

Mereka yang hadir di DPR bersama Rachmawati di antaranya Kivlan Zein, Ahmad Dhani, Ernalia Sri Bintang, Hatta Taliwang, dan beberapa anggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

Mereka berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Pada kesempatan itu, Rachmawati menyatakan ia merasa difitnah Polri atas tuduhan akan menunggangi aksi damai 2 Desember 2016.

Padahal, katanya, komunikasi dengan Rizieq Shihab dari FPI telah dilakukan pada 30 November 2016.

Rachmawati memohon kepada Polri untuk segera meluruskan tuduhan tersebut.