TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan DPR Charles Honoris membantah pernah menyebut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo 'lebay'.

Klarifikasi itu diberikannya menyusul adanya sejumlah media yang mengutip bahwa dirinya menyebut "TNI lebay" terkait pemberhentian sementara kerja sama TNI dengan militer Australia.

"Saya, Charles Honoris, Anggota Komisi I DPR dari F-PDIP, menegaskan bahwa saya tidak pernah menyebutkan 'TNI lebay' dalam kasus pelecehan Pancasila oleh oknum tentara Australia," kata Charles melalui keterangan tertulis, Jumat (13/1/2017).

Baca: Gema MKGR Laporkan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris ke MKD

Charles menambahkan, dirinya sebagai anggota DPR menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mengingatkan TNI agar selalu konsisten taat aturan.

Ia mengaku dapat memahami kekesalan yang dirasakan oleh Panglima TNI dan seluruh jajaran TNI atas pelecehan ideologi negara tersebut.

Namun, dalam hubungan antarnegara, Charles menilai, permasalahan harus diselesaikan sesuai dengan norma-norma dan aturan diplomasi yang berlaku.

"Sebab, Saya melihat adanya potensi pelanggaran UU dalam hal pembatalan hubungan kerjasama pertahanan dengan Australia. Sebagaimana kita ketahui bersama," tuturnya.

"Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa pembatalan kerja sama internasional hanya bisa dilakukan oleh seorang Menteri atau Presiden, bukan oleh Panglima TNI," sambungnya.

Pemberitaan di sejumlah media massa terkait pernyataan 'TNI lebay' sempat menimbulkan polemik di media sosial.

Terkait pemberitaan tersebut, Charles dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI oleh Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR).

"Kami bawa beberapa bukti permulaan statement-statementnya di beberapa media mainstream. Seperti ada yang mengatakan TNI lebay, panglima TNI jangan melakukan pencitraan dari kasus ini," ujar Sekretaris Jenderal Gema MKGR Fikri Suadu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

"Kalau pun Saudara Charles Honoris tidak pernah menyatakan hal ini, itu biar diklarifikasi langsung dengan forum formil ke MKD. Tapi kalau Beliau terindikasi melanggar UU MD3 maupun UU berkenaan kode etik ya kami harap laporan ini bisa diproses langsung," sambungnya.

Penulis: Nabilla Tashandra