Menlu Akan Resmikan Dua Sekolah di Myanmar
Menlu akan mewakili Indonesia dalam berpartisipasi terhadap upaya penyelesaian konflik Rohingnya.
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi diagendakan akan menyambangi Rakhine State, Myanmar pada 20 -22 Januari mendatang.
Rencananya Menlu akan mewakili Indonesia dalam berpartisipasi terhadap upaya penyelesaian konflik Rohingya.
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kemenlu, Salman Al Farisi, dalam konfrensi pers di kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017), mengatakan bahwa salah satu agenda Retno LP Marsudi adalah mewakili Indonesia dalam serah terima bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk korban konflik di Rakhine State pada 21 Januari mendatang.
"Insya Allah ibu menteri akan memberikan langsung bantuan tersebut, yang menerima adalah Menteri Sosial Myanmar," ujarnya.
Bantuan itu adalah bantuan yang dikemasa dalam sepuluh kontainer, yang keberangkatannya dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Desember lalu.
Bantuan itu antara lain adalah bahan pangan, pakaian serta sarung.
Selain itu adalam kunjungannya ke Rakhine State, Menlu juga akan meresmikan dua sekolah yang dibangun oleh pemerintah Indoensia, dengan bantuan dari berbagai lembaga di dalam negeri.
Selain dua sekolah yang akan diresmikan oleh Menlu, pemerintah Indonesia juga membantu mendirikan empat sekolah lainnya di negara bagian yang sama.
"Di bidang pendidikan, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas guru di Myanmar. Dalam hal ini adalah untuk mengisi sekolah-sekolah Indonesia yang didirikan," ujarnya.
Selain soal pendidikan, pemerintah Indonesia juga membantu di bidang kesehatan.
Hal itu dilakukan antara lain dengan membangun rumah sakit, yang dibantu sejumlah lembaga, termasuk bantuan dari Wali Umat Budha Indonesia (Walubi).
"Di samping masalah pendidikan dan kesehatan, bantuan Indonesia juga akan diprioritaskan dalam 'capacity building' peningkatan produktifitas ekonomi, termasuk peningkatan lahan produktif yang ditinggalkan akibat konflik," katanya.