Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago menilai calon presiden independen harus diberi peluang untuk memenuhi rasa keadilan. Hal itu sesuai dengan adanya aturan calon independen di Pilkada.

"Tetapi , untuk itu UU-nya haru diubah dahulu," kata Irma melalui pesan singkat, Jumat (20/1/2017).

Irman mencontohkan terkait pilkada calon wajib memiliki modal sosial sejumlah kursi di DPRD provinsi untuk gubernur, walikota dan bupati. Selanjutnya, saat pemilihan legislatif, partai harus mencapai parliamentary treshold sebanyak 3,5 persen. Bahkan, pemerintah saat ini meminta dinaikkan menjadi 4,5persen.

"Kenapa harus ada modal sosial untuk Pilkada dan pileg ? Tentu perhitungan tersebut ada dasar nya. Bagaian mungkin sebuah parpol bisa mewakili rakyat jika rakyat yg percaya dan memilih partai tersebut cuma 2 atau 3 persen," kata Irma.

Irma juga mempertanyakan bila calon presiden yang akan maju di Pilpres tidak memiliki modal sosial.
"Bisa ada 1000 capres nanti. Tiap orang merasa pantas nyapres padahal soal pantas atau tidak pantas itu justeru diperoleh dari kepercayaan publik," kata Irma.

Sebelumnya, Pengamat Politik, Ray Rangkuti mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold) hanya akan menguntungkan dua partai besar saat ini yaitu PDIP dan Golkar.

Hal itu berdasarkan pada perolehan suara pada pemilu 2014 lalu dan hanya PDIP yang dapat mencalonkan pasangannya secara mandiri tanpa perlu koalisi.

"Ya yang nantinya diuntungkan hanya PDIP dan Golkar saja. Partai-partai kecil, ya akan tetap kecil begitu-begitu saja kalau presidential threshold ini tetap dijalankan," jelasnya di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (19/1/2017).