Soal Pembelian Heli Kepresidenan Agustawestland, TNI AU AKhirnya Ikuti Menhan dan Panglima TNI
Apakah artinya Hadi juga memutuskan tidak jadi membeli helikopter buatan Inggris tersebut? "Pokoknya kami satu garis," ujar dia.
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan akan mengikuti arahan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI soal rencana pembelian helikopter AgustaWestland AW101.
"Kami mengikuti Menhan dan Panglima TNI. Yang penting satu garis," ujar Hadi di Istana Presiden, Senin (23/1/2017).
Apakah artinya Hadi juga memutuskan tidak jadi membeli helikopter buatan Inggris tersebut?
"Pokoknya kami satu garis," ujar dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian helikopter AW101. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menegaskan hal yang sama.
Seperti diketahui, setelah rencana pembelian ditolak Presiden Jokowi pada 2015 silam, TNI AU tetap membeli helikopter AgustaWestland asal Inggris.
KSAU pada saat itu, Marsekal Agus Supriyatna, berargumen, yang ditolak Presiden itu adalah heli AW101 untuk VVIP. Sementara itu, yang direncanakan dibeli ini difungsikan untuk pasukan tempur dan SAR.
"Sudah sesuai kajian TNI AU," ujar Agus di Jakarta, Selasa (27/12/2016) lalu.
Agus Supriatna menjelaskan alasan pihaknya membeli helikopter AgustaWestland AW101 Merlin buatan Italia sebagai helikopter kepresidenan RI.
Menurut dia, pembelian helikopter VIP untuk kepresidenan itu satu paket dengan pengadaan atau pembelian helikopter angkut berat baru TNI AU yang berkapasitas minimal empat ton. Rencananya, TNI AU akan membeli enam helikopter angkut berat dan tiga helikopter VIP.
"Kami juga perlu helikopter AW101 dengan alasan menyamakan perawatan dan pemeliharaan dengan skuadron helikopter yang lain, yang sebanyak enam unit itu," kata Agus.
Namun, Agus tidak menjelaskan alasan TNI AU lebih memilih AW101 dibandingkan helikopter lainnya. Dia hanya menjelaskan, awalnya TNI AU hanya mendapat izin membeli dua helikopter VIP sesuai pagu anggaran.
Namun, pihak Mabes TNI akhirnya memberikan izin untuk membeli satu helikopter VIP lagi dengan sumber dana dari pinjaman luar negeri.
Saat ini, TNI AU memiliki satu skuadron udara sayap putar transportasi kepresidenan, yaitu Skuadron Udara VIP 45 yang sampai hari ini berintikan tiga helikopter NAS-332 Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia.
Adapun skuadron udara helikopter berat lain adalah Skuadron Udara 6 (Pangkalan Udara Utama TNI AU Atang Senjaya, Bogor, NAS-330 Puma), Skuadron Udara 7 (Pangkalan Udara TNI AU Suryadarma, Kalijati, Jawa Barat, Eurocopter EC-130 Colibri dan Bell 47 Soloy), dan Skuadron Udara 8 (Pangkalan Udara TNI AU Suryadarma, Kalijati, Jawa Barat, NAS-332 Super Puma).
Luhut Binsar Panjaitan saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memastikan bahwa helikopter kepresidenan jenis AgustaWestland AW101 buatan Italia merupakan pilihan terbaik untuk Presiden Joko Widodo. Ia mempercayakan pertimbangan TNI Angkatan Udara dari aspek keamanan.
"Saya sudah cek kepada ahlinya, memang Agusta itu secara VVIP adalah yang terbaik," ujar Luhut.
Helikopter Agusta, kata Luhut, memiliki tiga mesin. Sementara helikopter Super Puma yang dirakit PT Dirgantara Indonesia hanya memiliki dua mesin.