TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Benny Kabur Harman mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan rumah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukanlah aksi biasa.

Sebab, lanjut dia, SBY tidak berada di dalam pemerintahan.

"Tidak masuk akal mahasiswa yang dikenal berbangsa melakukan demonstrasi ke seseorang yang tidak lagi berkuasa," kata Benny di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Benny menduga, aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak senang dengan SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Demokrat.

Menurut Benny, pernyataan SBY di Twitter dan konferensi pers merupakan kewajiban SBY sebagai ketua umum untuk memberikan penjelasan kepada kadernya melalui media sosial dan televisi.

Namun, lanjut dia, pernyataan SBY telah disalahartikan seolah tidak mendukung pemerintah.

"Partai Demokrat sejak awal posisi penyeimbang. Partai Demokrat tentu tidak tinggal diam. Sebagai Ketua Umum beliau punya kewajiban menyampaikan apa yang jadi harapan dan Demokrat jelas mendukung pemerintahan," ucap Benny.

Melalui akun Twitter pribadinya, SBY mengungkapkan adanya unjuk rasa pada Senin (6/2/2017).

"Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*," ucap SBY melalui akun @SBYudhoyono.

SBY menegasakan bahwa dalam undang-undang, tak dibolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak pernah memberitahunya mengenai unjuk rasa ini.

"Kemarin yg saya dengar, di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi & agitasi thd mahasiswa utk "Tangkap SBY". *SBY*," tulisnya.

SBY bertanya kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian apakah ia tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri.

"Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kpd Allah Swt. *SBY*".

Aksi demonstrasi di depan rumah SBY itu sendiri berakhir setelah dibubarkan oleh kepolisian.

Penulis: Lutfy Mairizal Putra