Jusuf Kalla Menduga KTP Palsu dari Kamboja Bukan untuk Pilkada
Wakil Presiden Jusuf Kalla menduga KTP palsu yang masuk ke Indonesia dari Kamboja, bukan diperuntukkan untuk Pilkada serentak.
Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menduga KTP palsu yang masuk ke Indonesia dari Kamboja, bukan diperuntukkan untuk Pilkada serentak.
Tetapi, kata dia, lebih mengarah kepada penipuan dari oknum kepada bank tertentu untuk membuka rekening.
"Saya kira ini modus untuk menipu membuka rekening bank. Yang begitu-begitu kan banyak pakai KTP palsu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/2/2017)
Baca: Kemendagri Benarkan Temuan e-KTP Palsu dari Kamboja
Baca: Bea Cukai Batam Perketat Barang Luar Negeri Menyusul Temuan Paket KTP Elektronik Palsu
Baca: KTP Elektronik Palsu Dikirim dari Kamboja Jelang Pilkada
Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arief Fakrullah dalam pesan singkatnya membenarkan terdapat pengiriman barang cetakan yang berasal dari Kamboja.
Barang cetakan tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman melalui Bandara Soekarno Hatta.
Selanjutnya, sesuai prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Bea Cukai Soetta, barang cetakan dipindai melalui X-RAY, sehingga dapat dilihat bahwa barang cetakan itu berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM, NPWP serta ID Card berupa KTP elektronik.
"Karena dicurigai bahwa barang cetakan tersebut merupakan dokumen yang dipalsukan, maka barang tersebut disita dan dilakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut," ungkapnya melalui pesan singkat, Jakarta, Kamis (9/2/2017)
Diinformasikan oleh pihak Bea Cukai, karena ini sudah delik hukum, maka kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk penanganan lebih lanjut. Adapun barang bukti serta pelaporan oleh Pihak Bea Cukai akan dilakukan hari ini.
"Besok kami berkoordinasi lebih detil dengan polda karena hari ini barangnya sudah disegel kembali sebagai barang bukti oleh Bea Cuka untuk diserahkan ke polda," terangnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.