Hizbut Tahrir Indonesia Tolak Sertifikasi Khatib Shalat Jumat
"Tata cara khatib dan yang lainnya sudah jelas, sudah ada rukunnya," ujar Tisna Assyirbuni kepada wartawan
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hizbut Tahrir Indonesia menilai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari dakwah ulama selama ini.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jakarta Hizbut Tahrir Indonesia, Tisna Assyirbuni menilai, rencana pemerintah mensertifikasi khatib shalat Jumat tidak perlu dilakukan.
"Tata cara khatib dan yang lainnya sudah jelas, sudah ada rukunnya," ujar Tisna Assyirbuni kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HTI, Jakarta Selatan, Minggu (19/2/2017).
Dengan rencana pemerintah untuk mensertifikasi khatib shalat Jumat, ia mengatakan HTI sam sekali tidak merasa khawatir dakwahnya akan dipersulit.
Ia menegaskan, HTI akan terus melakukan dakwah, seperti yang selama ini sudah dilakukan.
"Kita nggak ada kekhawatiran, pemerintah mau ada semacam tekanan dan sebagainya," ujar Tisna Assyirbuni.
Ia juga menegaskan, bahwa HTI menolak upaya pemerintah untuk mensertifikasi khatib shalat Jumat. Penolakan tersebut dilakukan dengan cara tidak ikut proses sertifikasi, dan HTI juga akan menggunakan jalur-jalur resmi, seperti beraudiensi ke DPR RI.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, pemeritah melalui Kementeria Agama, tengah berupaya melancarkan program sertifikasi khatib shalat Jumat. Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, menyebut sertifikasi tersebut dilakukan salah satunya untuk mengantisipasi ujaran kebencian.
Melalui program tersebut, pemerintah tidak ingin kesempatan khotbah shalat Jumat dimanfaatkan untuk melontarkan ujaran kebencian, dengan cara menjelek-jelekan kelompok tertentu. Hal itu dikhawatirkan dapat memecah persatuan.
