TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Yudisial hingga kini masih menunggu laporan hasil pemantauan sidang yang memutus bebas terdakwa Bupati Nonaktif Rokan Hulu Suparman di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekan Baru.

Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan penghubung KY di Riau memang memantau sidang tersebut mulai dari pembuktian hingga sidang putusan.

"Dengan adanya pemantauan tersebut, kami nantinya akan mempelajari laporan dari teman-teman penghubung terlebih dahulu sebelum memutuskan tahapan selanjutnya, seperti pemeriksaan," kata Farid dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Farid mengatakan sesuai prosesur KY, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi & dikaji.

Jika ditemukan bukti-bukti awal adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka akan diteruskan dengan investigasi dan pemeriksaan para pihak termasuk pelapor, saksi dan terlapor.

Farid mengatakan terkait hasil putusan tersebut, KY tidak boleh mengomentari karena itu adalah ranah peradilan yang menyangkut independensi hakim.

" Artinya adalah itu merupakan ranah kemerdekaan hakim. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak boleh mencampurinya apalagi mengomentarinya. Menjadi ranah pengadilan yang lebih tinggi, untuk mengoreksi putusan tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Pekanbaru memutus bebas Suparman pada Kamis (23/2/2017).

Suparman dinyatakan tidak terbukti menerima uang atau hadiah dari tersangka lain, yakni bekas Gubernur Riau, Annas Maamun.

Sementara terdakwa lainnya yakni bekas Ketua DRPD Riau, Johar Firdaus, divonis pidana penjara lima tahun 6 bulan.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 6,5 tahun. Kasus tersebut sebelumnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.