TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arms Trade Treaty (ATT) merupakan sebuah rezim internasional yang mengatur mengenai perdagangan senjata di dunia.

Indonesia masih belum menandatangani traktak tersebut dan memilih bersikap abstain karena ATT dipandang tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Namun terjadi perkembangan situasi terkait dengan ATT. Pada tanggal 23 Desember 2014, secara resmi ATT telahentry into forceatau mulai berjalan. Artinya, ATT sudah mulai diberlakukan di dalam hukum internasional.

Mulai berjalannya ATT pada tahun 2014 membuka babak baru bagi pengkajian posisi Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa negara mitra utama alutsista Indonesia telah melakukan penandatanganan dan meratifikasi sehingga mereka masuk ke dalam sistem ATT.

Kondisi ini bertolak belakang dengan Indonesia, yang mana tidak menandatangani dan meratifikasi sehingga berada di luar sistem ATT.

Dengan demikian, dalam upaya menganalisis posisi strategis Indonesia di ATT, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Universitas Budi Luhur menjalin kerjasama penelitian dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kerjasama ini ditandai dengan ditandatanganinya MoU Kerjasama Penelitian antara DRPM-UBL dan BBPK Kementerian Luar Negeri pada tanggal 16 Februari 2017 di gedung Ex BP7 Kementerian Luar Negeri Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat .

Pada acara penandatanganan tersebut pihak UBL diwakili oleh Plt. Rektor Dr. Wendi Usino dan pihak Kementerian Luar negeri diwakili oleh Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, Fikry Cassidy.

Penelitian merupakan salah satu komponen penting bagi kemajuan perguruan tinggi,kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara, selain itu penelitian merupakan salah satu komponen dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kerjasama penelitian ini merupakan kerjasama kedua yang dilakukan antara UBL dan BPPK RI. Pada pelaksanaannya, penelitian ini akan diserahkan kepada Kepala Riset Bidang Hubungan Internasional, Ibu Denik Iswardani Witarti, Ph.D yang diharapkan akan rampung pada Juli 2017.

Penelitian yang akan dihasilkan oleh UBL nantinya akan berbentuk policy paper yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Kementerian Luar Negeri RI untuk mengambil kebijakan.