Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnommo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut isu kebangkitan komunisme di Indonesia tidak perlu dikhawatirkan.

Kata dia, pergerakan komunis saat ini tidak sehebat dulu.

"Sekarang memang ada gerakan sporadis itu, menurut saya belum ada gerakan-gerakan internasional yang mendukung gerakan mereka itu," ujar Wiranto.

Hal tersebut diungkapkannya dalam pemaparan saat acara Coffee Morning bersama sejumlah petinggi media, di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017).

Baca: Teten Masduki Persilakan Alfian Tanjung Buktikan Tuduhannya

Tidak seperti di era perang dingin, menurut Wiranto negara-negara berpaham komunis mendapat banyak sokongan dari negara adi daya yang menjadi pelindung mereka.

Namun, kini negara adi daya tersebut sudah runtuh dan tidak ada lagi kekuatan internasional yang mendukung gerakan komunis secara global.

"Sekarang negara sponsor itu sudah tidak ada, sudah hancur, dan tidak lagi mengikuti (ajaran) itu," katanya.

Namun, demikian bukan berarti pemerintah tidak mewaspadi gejala-gela tersebut.

Ia mengatakan pemerintah tetap waspada dan akan selalu mengambil tindakan antisipatif agar gerakan komunis di Indonesia tidak bangkit lagi.

Wiranto mengingatkan Indonesia masih merupakan negara yang melarang ajaran komunisme.

TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang ajaran komunisme, Leninisme dan Marxisme, sampai hari ini masih belum dicabut.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pihak percaya para pendukung ajaran komunisme di Indonesia belum benar-benar punah.

Salah satu yang mempercayai hal tersebut adalah Alfian Tanjugn yang berprofesi sebagai seorang ustaz.

Dalam ceramahnya di Masjid Jami Sa'id, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 1 Oktober 2016 lalu, Alfian Tanjugn menyebut ajaran komunisme masih ada.

Dikatakan dia para pendukungnya masih kerap menggelar rapat di Istana.

Sang ustaz dalam kesempatan itu menyebut sejumlah nama, termasuk Teten Masduki dan Nezar Patria yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Pers.