TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada masyarakat Indonesia terkait adanya gangguan pelayanan pengurusan administrasi KTP elektronik sebagai dampak kasus korupsi proyek dokumen kependudukan itu.

"Jadi kalau ada kekurangan blanko, masalah hambatan, kita mohon maaf," ujar Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/3/2017).

Ia mengatakan tidak optimalnya pengurusan KTP yang terjadi selama ini karena imbas dari adanya persoalan pada proyek e-KTP pada masa lalu.

"Itu imbas dari problem e-KTP. Habisnya Rp6 triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik. Hanya itu saja, sistemnya belum," tutur Jokowi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menargetkan lelang pengadaan blanko e-KTP selesai akhir Maret 2017.

"Dalam proses lelangnya, kami berhati-hati agar jangan sampai ada sedikitpun yang prosesnya tidak terbuka dan harus memenuhi aturan," kata Tjahjo.

Tjahjo mengakui perekaman data penduduk dan akta kelahiran tersendat. Sebabnya, proses lelang yang belum selesai, sementara blanko di beberapa daerah habis.

"Untuk sementara warga diberikan surat keterangan perekaman yang sah sebagai KTP," ucapnya.

Dia pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang perekaman datanya terhambat.

Meski terhambat, ia memastikan perekaman data berjalan normal.

"Kendala ada, tapi pelayanan masyarakat tetap jalan walau belum bisa optimal," ujarnya.

Presiden mengakui akibat korupsi di proyek e-KTP semuanya menjadi berantakan. "Sekarang menjadi bubrah semua gara-gara anggaran dikorup," ujarnya.

Jokowi mengatakan manfaat yang bisa diambil dari KTP elektronik sangat banyak dan akan membantu setiap pengurusan administrasi, misalnya membuat SIM, paspor dan sebagainya.

"KTP elektronik itu ini memang problem besar. Sebetulnya kalau e-KTP ini jadi dan benar, kita bisa selesaikan banyak sekali masalah, misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankan, perpajakan, urusan pilkada, semuanya kalau sistem yang kita bangun bener ini sudah rampung," tutur Jokowi.