Komisi IV DPR Minta Pemerintah Lakukan Verifikasi Faktual Pabrik Semen Rembang
"Aksi massa atau demonstrasi yang menolak pembangunan pabrik adalah aspirasi rakyat yang harus di dengar pemerintah,"
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IV DPR meminta pemerintah melakukan verifikasi faktual di lapangan terkait keberadaan pabrik semen Rembang.
Hal itu menyikapi aksi demonstrasi petani Kendeng.
"Aksi massa atau demonstrasi yang menolak pembangunan pabrik adalah aspirasi rakyat yang harus di dengar pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi melalui pesan singkat, Selasa (21/3/2017).
Viva Yoga mengatakan verifikasi faktual dibutuhkan untuk mendapatkan data akurat agar dalam proses perumusan kebijakannya tidak melukai hati rakyat.
Baca: Petani Kendeng Bawa Ubi Untuk Jokowi
"Tetapi tidak menggangu program nasional," kata Viva.
Viva mengungkapkan keberadaan pro kontra pabrik semen Rembang sudah masuk pada ranah hukum.
Dari sisi hukum, kata Viva, komisi IV DPR tidak akan mencampuri atau melakukan intervensi ke wilayah hukum.
"Karena itu kewenangan aparat hukum. Saat ini masih belum selesai persoalan pembangunan pabrik semen di kabupaten Rembang," katanya.
Ia berharap permasalahan pabrik semen di Rembang tidak berlarut-larut.
"Hal ini tidak boleh berlarut-larut karena akan dapat menimbulkan konflik horisontal berkelanjutan," ungkap Politikus PAN itu.
Viva menuturkan pihaknya telah mengagendakan kunjungan ke lapangan terhadap proses pembangunan pabrik dan sengketa lahan.
Rencana dalam masa sidang saat ini, sekitar minggu awal di bulan April.
"Tujuan kunjungan ke lapangan adalah untuk mengecek kondisi faktual pembangunan pabrik, lalu aspirasi masyarakat sekitar areal pembangunan," jelas Viva.
