Arief menegaskan, dalam mewacanakan ide tersebut, DPR tetap berpegang teguh pada prinsip kemandirian dan independensi KPU selaku penyelenggara pemilu.

Ia pun menambahkan, saat ini Pansus belum memutuskan apakah akan memasukan unsur parpol ke dalam keanggotaan KPU.

Baca: Ribuan Personel Polri Disiagakan Amankan Aksi 313

"Itu harus dalam frame jernih. Apakah sudah memungkinkan anggota parpol jadi komisioner KPU," lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, rencana penambahan Komisioner KPU dan Bawaslu dinilai relevan.

Sebab, dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, penyelenggara bertanggung jawab atas kelancarannya. Apalagi selain kompleksitasnya tinggi, Indonesia baru pertama kali menggelar pemilu serentak.

"Menurut saya relevan ya, karena ada pemilu serentak. Artinya ada pilpres (pemilu presiden) dan pileg (pemilu legislatif) secara serentak. Artinya ini satu nafas," kata Fadli.

"Malah mungkin bisa satu kertas suara, ibaratnya begitu ya. Jadi pilpres dan pileg serentak ini bukan pekerjaan gampang apalagi ini baru," lanjut politisi Partai Gerindra itu.

Namun untuk jumlahnya, ia mengatakan, masih dibahas dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu oleh Panitia Khusus (Pansus).

Saat ini wacana yang berkembang ialah penambahan Komisioner KPU menjadi sembilan atau sebelas orang dan Komisioner Bawaslu menjadi tujuh orang.

Saat ditanya penambahan bidang kerja untuk menunjang pelaksanaan pemilu serentak, Fadli menjawab, yang terpenting mampu menjamin pelaksanaan pemilu serentak.

Sebab, mereka harus mampu mendesain surat suara secara sederhana meski di dalamnya nanti terdapat banyak pilihan bagi pemilih.

"Intinya Ini pekerjaan besar yang memerlukan orang-orang secara kualitas dan kuantitas yang memadai," tutur Fadli.(kps)