Pasalnya Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam hal produsen minyak sawit dunia. Bahkan, jika digabung Indonesia dengan Malaysia menguasai 80 produksi CPO dunia.

Indonesia sendiri memiliki kedaulatan terhadap sawit. Karena itu, Indonesia berhak melakukan ekspor sawit kepada negara-negara yang memang membutuhkan. Temasuk menghentikan ekspor ke negara-negara Eropa.

"Palm oil Indonesia dan Malaysia gabung itu 80 persen (dari produksi CPO dunia). Negara Eropa kita supply hanya 3,2 juta ton per tahun untuk biodiesel, itu kecil," tegas mentan Amran.

Lebih lanjut, Mentan Amran menjelaskan, salah satu yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa juga yakni adanya perluasan perkebunan sawit akan menyebabkan kerusakan hutan.

Padahal setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia selalu berupaya menjaga kelestarian lingkungan termasuk kesejahteraan manusia di dalamnya.

“Masih ingat, Presiden melakukan moratorium untuk sawit di lahan gambut. Jadi luar biasa perhatian presiden kepada lingkungan,” jelasnya.

Terkait hal ini, Mentan Amran malah balik menuding resolusi terhadap sawit Indonesia ini merupakan upaya kampanye hitam yang bertujuan untuk menjatuhkan harga sawit Indonesia di tingkat Internasional.

Dia pun memastikan akan melakukan perlawanan terhadap kebijakan Uni Eropa tersebut mengingat resolusi ini telah mengancam kelestarian hutan di Indonesia.

“Kalau Negara Eropa selalu melakukan black campaign kepada palm oil Indonesia dan Malaysia ini berbahaya. Sebab secara tidak langsung mereka (Uni Eropa) yang memicu kerusakan hutan. Kenapa? karena ada community dibawah sawit, ada pekerja sawit, kurang lebih ada komunitas sebanyak 11 juta hingga 30 juta jiwa. Kalau harga CPO jatuh, petani pasti cari penghasilan lain. Kalau cari penghasilan lain, pasti pergi babat hutan. Siapa yang bisa tahan itu,” katanya.

Amran mencatat, ada beberapa negara seperti Prancis yang selalu getol melakukan kampanye hitam terhadap sawit Indonesia.

Mereka ini mengimpor sawit dalam skala kecil, yakni 200.000 ton. Amran pastikan pihaknya kini tengah melakukan evaluasi kerjasama pertanian terhadap Prancis.

Tidak hanya itu, Amran juga heran terhadap kebijakan Uni Eropa yang seakan-akan menganggap lebih penting menyelamatkan Orang Utan di Kalimantan ketimbang manusia yang hidup di dalamnya.

“Mereka menaruh perhatian pada Orang Utan di Kalimantan, sementara di bawah sawit ini orang benaran. Bukan Orang Utan yang cari hidup. Jadi ingat pendekatan (CPO) bukan hanya environment, tapi kesejahteraan,”  pungkasnya.

Oleh karena itu, Mentan Amran menyatakan pemerintah akan mendorong eksportir CPO dalam negeri agar fokus pada pasar besar yang tidak mempersoalkan CPO.