TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menganggap ambang batas untuk mencalonkan presiden harus tetap ada.

Jika tidak, semua partai terbuka mengajukan calon sehingga akan banyak pilihan dalam kontestasi politik 2019.

Menurut dia, dengan banyaknya pilihan calon presiden, maka mustahil Pilpres dilakukan satu putaran.

"Kalau misal tidak ada pembatasan, maka memungkinkan ada Pilpres putaran kedua," ujar Ace dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (6/5/2017).

Oleh karena itu, sejak awal Partai Golkar konsisten dengan presidential threshold 25 persen suara dan 20 persen kursi.

Ace mengatakan, partainya menargetkan Pilpres hanya dilakukan dalam satu putaran sehingga pemilu 2019 bisa dilakukan serentak.

Di samping itu, ambang batas mendorong partai politik untuk saling berkoalisi.

Menurut Ace, koalisi penting agar pemerintah yang terbentuk usai Pemilu mendapat dukungan kuat dari parlemen.

"Kita mengacu pada Pilkada. Untuk mencalonkan kepala daerah, parpol punya keterujian. Harus didukung parpol maupun independen dengan syarat. Apalagi ini Pilpres," kata Ace.

"Proses koalisi harus didasarkan keterujian politik pemilu 2014," lanjut dia.

Sebaliknya, jangan sampai pada Pilpres 2019 hanya ada calon tunggal. Ace menganggap perlu adanya upaya mendorong partai politik mengusung calon yang dianggap kredibel memimpin negara.

"Kita tidak mau juga, masa negara sebesar Indonesia tidak ada orang pintar yang dicalonkan jadi presiden," kata Ace.

Hingga saat ini, DPR dan pemerintah masih membahas revisi UU Pemilu. Sejumlah isu masih belum mencapai kesepakatan, salah satunya soal ambang batas pencalonan presiden.