Usulkan PT 20 Persen, PKS Sebut Jokowi Menang Saja Butuh Dukungan DPR
Hidayat pun membantah pengajuan PT 20 persen untuk mengamputasi partai baru atau parpol yang tidak mencapai electoral treshold.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan alasan mengajukan presidential treshold (PT) sebesar 20 persen. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan usulan itu agar calon presiden memiliki basis politik yang kuat.
"Kalau 0 persen dan terpilih tapi di DPR tidak lolos threshold, itu kan akan ada kerumitan luar biasa. Pak Jokowi yang menang begitu tinggi saja masih mencari dukungan di DPR, Pak SBY juga. Kalau nggak punya dukungan di DPR, di MPR juga. Itu yang akan memberatkan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/5/2017).
Hidayat mengatakan pembahasan mengenai PT belum selesai dibahas dalam Pansus RUU Pemilu.
Ia mengakui adanya beragam pandangan yang perlu dipertimbangkan diantaranya partai yang belum mengikuti oemilu sebelumnya. Adapula cara pandang UUD 1945 dimana pengajuan capres dan cawapres melalui parpol atau gabungan parpol peserta pemilu.
"Kita tidak bisa gambling terhadap capres yang belum teruji, sehingga bagaimana dengan presiden di Indonesia? Toh, parpol baru bisa bergabung parpol yang lama. Kita mendukung wacana 20 persen, sama seperti yang dulu karena itu tidak menutup bagi parpol yang baru akan ikut atau yang kemarin tidak mencapai threshold untuk bergabung," kata Hidayat.
Hidayat juga yakin PDI Perjuangan yang memiliki suara mencapai 26 persen tidak akan maju sendiri dalam pemilihan presiden 2019.
Sehingga, kata Hidayat, parpol lain dapat berkoalisi dengan partai yang mengikuti pemilu 2014. Wakil Ketua MPR itu juga tidak memungkiri bila ada kader yang mumpuni di parpol baru dapat berkoalisi dengan yang lain.
"Misal survei memiliki popularitas dan elektabilitas di atas 90 persen. Misalnya, ditetapkan 20 persen itu tidak menutup parpol baru seperti Idaman atau Perindo. Semua parpol pasti melakukan survei dan memiliki kader mumpuni pasti diajak berkoalisi," kata Hidayat.
Hidayat pun membantah pengajuan PT 20 persen untuk mengamputasi partai baru atau parpol yang tidak mencapai electoral treshold.
"Tetapi capres dan cawapres memiliki basis dukungan yang kuat agar presiden bisa memiliki peran politik yang kuat," kata Hidayat.