TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkoinfo) didesak segera menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi "berperang" melawan hoax secara masif bukan dalam bentuk sporadis, terutama melalui sosial media.

Hal itu menurut Pengamat Politik dari Emrus Corner, Emrus Sihombing kepada Tribunnews.com, Senin (15/5/2017).

Emrus melihat setelah kita masuk era Sosial Media (sosmed), tidak jarang hoax mewarnai isi media ini.

Tak terbantahkan, jika sosmed di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, maka media tersebut digunakan sebagai saluran pesan hoax.

Belum lagi, seseorang yang tidak bertanggung jawab tersebut mengendalikan sosmed lebih dari satu, atau bisa puluhan, atau bahkan ratusan dengan bantuan "mesin" pengganda.

Bisa saja antar isi sosmed yang satu dengan isi sosmed yang lain saling mendukung untuk menciptakan opini publik yang menguntungkan kepentingannya semata.

Atau saling berbantah untuk menciptakan kekacauan atau ketidakpastian di ruang publik agar bisa "memancing di air keruh".

Padahal, sosmed-sosmed tersebut bisa jadi di-drive oleh satu orang, atau kekuatan tertentu.

Situasi semacam itu tampaknya berpotensi besar terjadi ke depan, kalau tidak mau disebut sudah terjadi saat ini.

Tujuannya semata-mata membentuk opini atau mengacaukan persepsi publik demi menguntungkan kepentingan dirinya atau kelompok tertentu.

"Hal tersebut berpotensi menjadi ancaman serius bagi rasa kebangsaan," ujar Emrus kepada Tribunnews.com.

Karena itu, tidak heran bila isi sosmed yang mengandung hoax tersebut mengatasnamakan tokoh atau orang yang kredinel, misalnya.

Padahal, tokoh tersebut sama sekali tidak pernah berpendapat apalagi tidak pernah menulis tentang isi pesan yang mengandung hoax.

Buktinya acapkali mengemuka, setelah mengetahui bahwa namanya dipakai sebagai sumber atau penulis, segera kemudian tokoh kredibel itu membantahnya secara tegas.