TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut ada kerja sama penyelidikan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) soal pembelian helikopter AgustaWestland.

Pembelian helikopter ini berpolemik beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan Agus di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Agus hanya menjawab singkat saat awak media bertanya apakah ada penyelidikan terkait pembelian helikopter tersebut.

"Ya, kita sedang bekerja sama dengan teman-teman dari TNI ya, temuannya nanti seperti apa, ya nanti Anda mengikuti proses berikutnya lah ya," kata Agus.

"Jadi kita sedang bekerja sama bukan hanya itu, banyak hal dengan teman (TNI) di sana. Mudah-mudahan nanti bisa secara gradual (bertahap) bisa dilaporkan kepada Anda," tambah Agus.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum dapat berkomentar lebih lanjut mengenai pernyataan Ketua KPK.

"Saya belum dapat informasi soal itu dan soal penyelidikan tentu tidak bisa saya share lebih lanjut," ujar Febri.

Saat ditanya apakah ada pelaporan dalam kasus ini, Febri kembali mengulangi jawaban yang sama.

"Karena di penyelidikan sifatnya masih tertutup, dan saya tidak bisa update itu ke publik," ujar Febri.

Pada Februari 2017 lalu, TNI mempersilakan wartawan untuk mengambil foto satu Helikopter AgustaWestland yang terparkir di hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.

Kasus pembelian helikopter AgustaWestland pertama kali diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).

Gatot berbicara blak-blakan soal kontroversi rencana pembelian helikopter AgustaWestland 101 (AW101). Gatot protes lantaran rencana pembelian itu tak diketahuinya.

Ia pun mencurahkan keluh kesahnya soal wewenang panglima TNI yang terbatas soal alutsista.

Helikopter yang hendak dibeli sempat disebut-sebut sebanyak enam unit. Namun, hal itu sudah dibantah Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto.

Hadi memastikan bahwa pembelian helikopter AgustaWestland 101 (AW 101) hanya satu unit.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI sebelumnya, yakni Agus Supriatna, pernah menyatakan bahwa pihaknya akan membeli helikopter AW 101 sebanyak enam unit untuk angkut berat dan tiga unit untuk VIP. Namun, kemudian pembelian tak kunjung terlaksana.

Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 lalu telah menolak usulan TNI Angkatan Udara terkait pengadaan helikopter tersebut.

Menurut Jokowi, pembelian helikopter VVIP itu terlalu mahal di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya bangkit.

Namun, satu tahun berselang, TNI AU tetap membeli satu unit helikopter AW 101. Proses pembeliannya pun menjadi polemik.

Meski demikian, Hadi memastikan tidak ada pembelian unit helikopter berikutnya. Terkait pembelian AW101, TNI AU telah membentuk tim investigasi.

Reporter: Robertus Belarminus/Kompas.com