TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie menjelaskan setiap kebijakan ada keuntungan dan kerugian yang berdampak ke masyarakat.

Begitu juga dengan penambahan 15 kursi anggota DPR yang sudah disepakati antara pemerintah dan Pansus RUU Pemilu.

"Kalau dilihat proporsinya, pasti kedua pihak sudah memiliki alasannya sendiri. Ada keuntungan dan kerugiannya di setiap kebijakan," kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (31/5/2017)

Semakin banyak orang yang mewakili masyarakat yang berada di daerah, menurut Jimly, akan lebih baik.

Namun, dari segi anggaran dan lainnya, bisa jadi tidak akan efektif.

Namun, ketika sudah menjadi kesepakatan politik bersama, Jimly yang juga merupakan ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyampaikan untuk menghormati hal itu.

"Hormati saja keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah dan DPR. Karena pasti sudah melalui pertimbangan yang matang," katanya.

Diketahui, dalam rapat Pansus RUU Pemilu, Selasa (30/5/2017) telah disepakati penambahan jumlah kursi DPR sebanyak 15 anggota.

Pembahasan lanjutan mengenai semua hal tentang penambahan daerah pemilihan, akan dibahas selanjutnya.

Sejauh ini pemerintah hanya mengusulkan beberapa daerah yang akan ditambah dapilnya, seperti Kalimantan Barat satu, DKI Jakarta satu, Lampung satu, Jabar satu, Kalimantan Utara satu daerah pemilihan.