TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkara pidana yang melanda Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), menurut Ketua Gerakan Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bachtiar Nasir, sama sekali tidak dibahas dalam pertemuan pimpinan GNPF dengan presiden RI. Joko Widodo, di Istana Negara, pada hari Minggu kemarin (26/6/2017).

Dalam pertemuan yang digelar di hari raya Idul Fitri itu, pimpinan GNPF sempat menyampaikan 'uneg-uneg' mereka selama ini ke Presiden, yang juga didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno.

Salah satunya adalah soal kriminalisasi ulama, dan diskriminasi terhadap umat Islam.

"Kami sangat memahami, bahwa pihak rezim tidak merasa diskriminasi muslim dan non muslim, itu perasaan sana, di presiden, kami menyadari bahwa pak presiden dan rezim tidak merasa ada krimialisasi ulama," ujarnya dalam konfrensi pers di AQL Islamic Center, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2017).

Habib Rizieq adalah salah satu pimpinan dalam GNPF, yang sukses menggagas aksi bela Islam berkali-kali.

Pascaaksi bela Islam, sang habib ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri, atas kasus dugaan penyebaran konten porno.

Konten tersebut adalah pembicaraan bernada porno, antara Habib Rizieq dengan seorang perempuan bernama Firza Husein.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Habib Rizieq memilih berangkat ke Arab Saudi. Saat ini, ia diketahui masih berada di Yaman.

Bachtiar Nasir menyebut Presiden hanya berwenang dalam tataran kebijakan, dan tidak masuk ke hal-hal teknis.

Hal tersebut lah yang dibahas antara pimpinan GNPF dengan Presiden. Menurutnya kasus Habib Rizieq adalah bagian dari teknis permasalahan.

"Tapi kami menyampaikan salam dari Habib Rizieq untuk presiden,' katanya.

Atas salam tersebut, menurut Bachtiar Nasir, Joko Widodo membalas salam tersebut dengan menjawab "wa'alaikum salam."

Selain dalam kesempatan tersebut, nama Habib Rizieq tidak pernah disebut lagi.