"Kalau dikasih tanah masa enggak mau," kata Bambang.

Bambang Brodjonegoro menjelaskan pemindahan ibukota hanya untuk pusat pemerintahan saja. Sedangkan pusat bisnis dan perekonomian masih berada di Jakarta.

"Kalau ibukota ada yang bilang bisnisnya enggak ikut pindah, bisnis keuangan tetap di Jakarta," ujar Bambang.

Bambang memberi contoh seperti di Amerika Serikat. Negara Paman Sam membagi kota pemerintahan di Washington DC sedangkan pusat perekonomian berada di New York.

"Ya pokoknya kayak Washington sama New York," jelas Bambang.

Terburu-buru
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wacana pemindahan ibukota pada 2018 terburu-buru. Fadli mengingatkan wacana tersebut diperlukan kajian yang mendalam.

"Saya kira terburu-buru. Apalagi dengan persoalan pemerintah yang banyak. Ambisinya besar. Tapi dengan pendanaan yang berat sehingga semakin banyak utang luar negeri," kata Fadli.

Menurut Fadli, momentum pemindahan ibukota untuk saat ini belum tepat. Sebab, negara belum memiliki anggaran untuk pemindahan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan pemindahan ibukota memerlukan anggaran besar sementara banyak proyek infrastruktur terancam mangkrak karena kesulitan dana.

"Konsentrasi dulu saja pemerintah. Enggak usah jauh-jauh memikirkan pindah ibukota itu pekerjaan besar. Pekerjaan kecil sekarang bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan ke masyarakat. Bagaimana mensejahterakan masyarakat yang makin sulit. Itu saja enggak usah mikir ibukota," kata Fadli.

Fadli juga akan mengecek aturan pemindahan ibukota karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga, ia menilai keputusan itu semestinya memerlukan persetujuan DPR.

"Tapi setahu saya enggak pernah ada presedennya pemindahan ibu kota itu. Jadi saya kira itu masih mimpi lah. Lebih baik fokus kepada persoalan jangka pendek," kata Fadli.

Fadli menuturkan pemindahan ibu kota memerlukan perencanaan yang matang serta pelasanaan jangka panjang. Ia mencontohkan Malaysia yang membuat Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan Kuala Lumpur menjadi pusat bisnis.

Selain itu, Fadli juga menyampaikan bangunan pemerintahan harus dimiliki negara bukan swasta. Sebab, hal itu terkait status ibu kota negara.