Palangkaraya Tidak Cocok Jadi Ibu Kota RI karena Sering Bencana Asap
Ada sejumlah syarat penting yang sebaiknya diperhatikan sebelum menetapkan suatu wilayah sebagai calon Ibu Kota Negara pengganti Jakarta.
Editor: Dewi Agustina
"Bangunan pemerintah, ya harus milik negara dong. Enggak bisa di ke swasta. Kecuali untuk infrastruktur lainnya. Menyangkut gedung perkantoran enggak bisa disewakan dari swasta. Pemerintah macam apa begitu. Jadi lebih bagus diurungkan dulu niat itu. Jangan sampai proyek yang ada mangkrak," kata Fadli.
Tidak Mudah Pindah Ibu Kota
Wacana pemindahan ibu kota negara, dari DKI ke Palangkaraya, membuat Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menyampaikan pendapatnya. Ia mempersilakan jika hal tersebut hanya sebagai wacana semata.
"Kalau sebagai wacana dan kajian, itu monggo," ujar Djarot.
Menurutnya, memindahkan ibu kota tidak semudah apa yang dibayangkan. Pemindahan ibu kota tentunya akan berdampak pada seluruh aspek, lantaran tentunya akan ada pemindahan gedung hingga infrastruktur.
"Tapi kalau menurut saya, ya itu tidak sesederhana itu, karena memindahkan ibu kota itu kan bukan hanya memindahkan gedung, tapi juga infrastruktur," tegas Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu pun kemudian menyebutkan contoh jika nantinya ibu kota dipindahkan ke kota yang berada di Kalimantan itu.
Djarot menuturkan, tentunya gedung kementerian yang berada di Jakarta akan dipindahkan.
"Contoh misalnya, kalau memindahkan ibu kota berarti kementerian juga pindah, betul nggak, iya dong," jelas Djarot.
Tidak hanya itu, politisi PDI Perjuangan itu juga menuturkan, kantor Kedutaan Besar juga akan mengalami hal yang sama.
"Kemudian kantor-kantor kedutaan besar juga dipikirkan (pemindahannya)," kata Djarot.
Oleh karena itu ia meminta agar wacana pemindahan ibu kota tersebut dikaji secara mendalam.
"Jadi menurut saya, ini butuh kajian mendalam dan tidak sesederhana atau sesimpel apa yang kita bayangkan sekarang," pungkas Djarot. (fer/fit/jar/kps/wly)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.