Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menilai sikap Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan membuat bangsa terpecah belah. Hal itu terkait kebijakan prioritas putra daerah atau local boy dalam seleksi penerimaan anggota Polri 2017, khususnya Taruna Akpol.

Desmond menilai Anton tidak layak menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

"Nah ini kan kalau penyakit polisi kaya gini begini lama-lama ‎orang-orang kaya kapolda ini membuat bangsa ini pecah belah. Dulu dibenturkan antara Habib Rizieq dan masyarakat. Sekarang sektarian yang unsur-unsur separatis kan itu sebetulnya, mulai ada perbedaan-perbedaan," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Mengenai adanya dugaan suap dalam penerimaan akademi kepolisian, menurut Desmond hal itu merupakan bagian kecil dari proses tersebut. Desmond mengatakan kasus suap tidak mungkin ada yang tertutupi. Namun terkait prioritas putra daerah, Desmond melihat hal itu sebagai bentuk separatis lokal.

"Ini disayangkan dilakukan oleh kapolda yang sudah menginstruksikan warga masyarakat yang non Jawa Barat apa yang akan terjadi kalau ini semua terjadi kalau kalimantan semua orang melakukan ini, akhirnya negara ini kan jadi negara federasi," ungkap Politikus Gerindra itu.

Desmond menegaskan peristiwa penerimaan taruna Akpol di Jawa Barat cermin kinerja kepolisan tidak beres. "Sudah saatnya polisi kita perbaiki dengan perilaku yang sangat buruk hari ini," katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan telah memberikan teguran kepada Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan menyusul kisruh atas dikeluarkannya kebijakan prioritas putra daerah atau local boy dalam seleksi penerimaan anggota Polri 2017, khususnya Taruna Akpol.

"Saya sudah tegur," ujar Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Hal ini disampaikan Tito saat ditanyakan wartawan tentang sanksi untuk Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan menyusul kisruh atas adanya kebijakan prioritas putra daerah atau local boy dalam seleksi penerimaan anggota Polri 2017, khususnya Taruna Akpol.

Diberitakan, tim Panitia Pusat Mabes Polri mengambil alih proses seleksi penerimaan Taruna Akpol 2017 pasca-kisruh yang terjadi dalam seleksi penerimaan Taruna Akpol di Polda Jabar setelah sang kapolda mengeluarkan kebijakan prioritas dan kuota putra lokal.

Tim gabungan Mabes Polri juga mengevaluasi kebijakan sang kapolda karena diduga melanggar Surat Keputusan Kapolri dan sejumlah pedoman yang dikeluarkan oleh panitia pusat dalam seleksi penerimaan anggota Polri 2017.