Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham memberikan respon terkait rencana kenaikan dana partai politik yang naik hampir 10 kali lipat.

Menurut Idrus, negara memiliki kewenangan untuk menaikkan dana parpol.

Diharapkan, dengan adanya kenaikan dana parpol ini, kinerja partai akan meningkat dan sebagai cara untuk memastikan demokratisasi. Mengingat, partai politik adalah salah satu pilar dalam demokrasi.

"Yang perlu dipertimbangkan pembiayaan itu, harus diatur sedemikian rupa aturan yang ada, dihitung uang yang ada pendidikan politik dan pembinaan kelembagaan partai," papar Idrus dalam jumpa pers, Minggu (9/7/2017) di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Selatan.

Kenaikan anggaran ini dilakukan mengingat dalam 20 tahun terakhir tidak ada kenaikan dan diatur dalam PP 5/2009 tentang bantuan keuangan kepada parpol.

Saat ini, partai politik mendapat dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp 108 per suara yang diperoleh saat Pemilu. Rencananya, nominal itu akan naik jadi Rp 1.000 per suara atau hampir 10 kali lipat.

Meskipun kenaikan itu mencapai hampir 10 kali lipatnya, Idrus mengatakan tetap adanya pengawasaan, ada kegiatan yang jelas, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan yang diaudit pemerintah.

"Bagi parpol yang laporan keuangannya tidak jelas setelah diaudit harus diberi sanksi," pungkas Sekjen Golkar ini.