Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Sistem Perekonomian Nasional Seharusnya Bukan Wacana Lagi

Simposium Nasional Sistem Perekonomian Nasional dengan sembilan butir rekomendasi seharusnya tak berhenti pada wacana.

Sistem Perekonomian Nasional Seharusnya Bukan Wacana Lagi
Dokumentasi IRI
Tim ahli ekonomi Indonesia Raya Incorporated (IRI) - Prof DR Munawar Ismail DEA dari Universitas Brawijaya (nomor tiga dari kanan) dan DR Agus Trihatmoko MBA MM (nomor dua dari kanan) dari Universitas Surakarta, berfoto bersama dengan peserta lain Simposium Nasional dengan thema “Sistem Perekonomian Nasional Untuk Menwujudkan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” yang diadakan MPR, Jakarta, Rabu (12/7/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Simposium Nasional Sistem Perekonomian Nasional yang diadakan oleh MPR dengan sembilan butir rekomendasi seharusnya tidak berhenti pada wacana.

Alasannya butir-butir yang dihasilkan itu telah diketahui oleh pemerintah dan rakyat Indonesia sebagai suatu masalah utama tidak tercapainya kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.

Paling penting dari itu semua adalah bagaimana isi pasal 33 UUD 1945 dilaksanakan secara nyata dan mencari strategi yang tepat untuk meluruskan kembali praktik-praktik yang menyimpang dari amanat UUD NRI Tahun 1945 itu. 

Demikian ditegaskan oleh Tim Ahli Ekonomi Indonesia Raya Incorporated (IRI), Prof DR Munawar Ismail DEA dari Universitas Brawijaya dan DR Agus Trihatmoko MBA MM dari Universitas Surakarta, Kamis (13/7/2017).

Keduanya mewakili Tim Ahli ekonomi IRI dari 14 perguruan tinggi seluruh Indonesia yang hadir dalam simposium nasional yang berjudul “Sistem Perekonomian Nasional Untuk Menwujudkan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”, Rabu (12/7/2017).

IRI adalah konsep baru pemerataan kemakmuran berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 melalui perkawinan antara pemerintah pusat (BUMN) dan pemerintah daerah (BUMD baik provinsi ataupun kabupaten) di suatu sumber ekonomi yang melibatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah (BUMD provinsi dan kabupaten) seluruh Indonesia.

Konsep IRI yang diusulkan oleh Ketua Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) AM Putut Prabantoro, saat ini sudah berada di Dewan Pertimbangan Presiden dan diyakini dapat diimplementasikan.

Menurut Munawar, materi yang dibahas dalam simposium tidak ada yang baru. Yang diperlukan oleh bangsa dan rakyat Indonesia adalah, pasal 33 UUD 1945 direalisasikan, termasuk di dalamnya adalah menganulir undang-undang atau peraturan pelaksana yang tidak sesuai dengan semangat UUD 1945.

“Sebagai contoh bagaimana rakyat dan daerah juga dilibatkan dalam pembangunan nasional, tidak hanya BUMN tetapi juga BUMD atau BUMDes, misalnya dalam pengelolaan SDA termasuk migas," ujar Munawar dalam keterangannya kepada redaksi Tribunnews.com, Kamis (13/7/2017).

Menurut dia tanpa melibatkan rakyat dalam pengelolaan SDA, kemakmuran hanya milik para pemodal.

Halaman
123
Penulis: Y Gustaman
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas