TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDI-P Hasto Kristianto ingin Partai Amanat Nasional (PAN) dikeluarkan dari koalisi pemerintahan. Pasalnya PAN sering berseberangan dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Politisi PAN Drajad Wibowo memaparkan semua partai yang di dalam tubuh koalisi pemerintahan tidak semuanya bersih. Namun Drajad akui PAN paling berseberangan dengan Presiden Jokowi.

"PAN dan parpol lain di dalam kabinet sebenarnya sama-sama bandel terhadap Presiden. Memang harus diakui bahwa PAN jauh lebih bandel dibanding PDI-P," ujar Drajad dihubungi wartawan, Jumat (14/7/2017).

Banyak pihak mengatakan jika tidak satu visi dan misi dengan pemerintahan, maka jatah kursi menteri dari politisi PAN bisa dicopot. Drajad pun tidak mengetahui rencana Presiden Jokowi ke depan terkait nasib PAN di koalisi.

"Saya tidak tahu. Itu kewenangan Presiden sepenuhnya," jelas Drajad.

Drajad mengakui lebih senang jika partai politik bersikap konsisten 100 persen. Hal Ini berlaku bagi semua parpol baik di dalam maupun luar koalisi.

"Tapi dalam dunia politik di seluruh dunia, kebandelan memang sering terjadi," papar Drajad.

Drajad memberi contoh di Amerika Serikat beberapa senator Partai Republik sangat keras menghajar Presiden Trump. Di Inggris, 7 anggota the House of Lords dari Partai Konservatif pernah menyeberang mengalahkan Perdana Menteri Theresa May dalam pemungutan suara terhadap draft UU Brexit.

"Jadi itulah realitas politik. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Presiden Jokowi," ungkap Drajad.