TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nahdhatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia melihat ancaman ideologi negara bukan sebagai khayalan.

Karenanya NU mendorong pemerintah untuk bersikap tegas terhadap ormas-ormas di Indonesia yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Dorongan NU terhadap pemerintah tersebut membuahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang ormas yang belakangan menimbulkan polemik di masyatakat.

Rumaidi Ahmad selaku Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU), membagi ancaman terhadap Ideologi Pancasila ke dalam dua kelompok.

Hal itu Rumaidi kemukakan ketika menjadi salah satu narasumber dalam acara bertajuk Perppu Ormas: Ancaman bagi Demokrasi, Minggu (16/7/2017) di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Rumaidi ancaman pertama bersifat keras seperti gerakan ISIS yang belakangan meneror pihak Kepolisian.

Dan ancaman yang kedua bersifat halus. Namun Rumaidi tidak menjelaskan lebih lanjut contoh dari ancaman ini.

Pada kesempatan itu Rumaidi juga mengklarifikasi bahwa NU tidak pernah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Perppu, namun NU mendorong pemerintah untum mengeluarkan sikap terhadap ancaman halus tersebut.

"Soal Perppu, ketika NU menyuarakan pentingnya pemerintah hadir untuk menyikapi hal-hal atau gerakan-gerakan yang menjadi ancaman itu. NU tidak pernah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Perppu. Tetapi kita hanya mendorong pemerintah punya sikap terhadap gerakan-gerakan yang diindikasi menjadi ancaman bagi ideologi negara." Ujar Rumaidi.