TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7/2017) malam.

Di pertemuan yang dihadiri para petinggi kedua partai politik tersebut, SBY menyinggung sejumlah hal. Antara lain tentang kekuasaan pemerintah yang tidak boleh mutlak alias tanpa batas dan harus diawasi oleh masyarakat termasuk oleh partai politik.

"Saya harus sampaikan bahwa power must not go uncheck. Saya ulangi sekali lagi. Power must not go uncheck," kata SBY usai pertemuan tertutup dengan Prabowo.

"Artinya apa, kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampui batas, sehingga cross the line (melewati batas), sehingga masuk yang disebut abuse of power (penyimpangan kekuasaan)," ujar SBY.

Rupanya pernyataan SBY itu sudah sampai ke telinga Istana. Presiden Joko Widodo menanggapi langsung statement SBY itu, hari ini, Jumat (28/7/2017).

Jokowi mengatakan, pertemuan antara ketua umum partai politik adalah hal yang sangat baik. Namun, ia mengingatkan, sebagai bangsa, Indonesia sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan dan setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat.

"Perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR," kata Jokowi saat dicegat wartawan usai menghadiri peluncuran program pendidikan vokasi dan industri, di Cikarang, Jumat (28/7/2017).

"Pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," tambah Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa undang-undang atau Perppu pun harus disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.

Pemerintah tidak bisa menerbitkan UU atau Perppu seenaknya. Termasuk UU Pemilu yang diprotes oleh Partai Demokrat dan Gerindra, juga disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR.

"Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut, mutlak, dari mana? Enggak ada," ucap Kepala Negara.

Karena itu, Jokowi menilai pernyataan SBY soal penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah sangat berlebihan.

"Sangat berlebihan, apalagi setelah di dewan nanti ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan?" kata dia.

Jokowi mengingatkan Indonesia, selain sebagai negara demokrasi, juga adalah negara hukum. Jadi, jika ada yang tidak terima dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, maka jalur hukum sangat terbuka.

"Kalau ada tambahan demo juga enggak apa-apa juga kan, tidak apa-apa, jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada," kata Jokowi.

 
Penulis: Ihsanuddin

Artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul: Tanggapi SBY, Jokowi Tegaskan Tak Ada Kekuasaan Mutlak