TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Cikeas, Kamis (27/7/2017) malam, mengundang sorotan dan spekulasi publik.

Salah satunya adalah kemungkinan koalisi antara Demokrat dan Gerindra dalam Pemilu Presiden 2019.

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio tak melihat ada sinyal kuat ke arah sana.

Di samping perbedaan warna politik kedua partai, keduanya tak memberikan sinyal akan berkoalisi.

Sinyal yang paling jelas dan tegas, kata dia, ditunjukan oleh SBY. "Saya tidak yakin koalisi itu akan terjadi karena pembahasannya kemarin, SBY loud and clear," kata Hendri saat dihubungi, Jumat (28/7/2017).

Pertama, ia melihat bahwa pertemuan SBY-Prabowo hanyalah seperti koordinasi tandingan setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumpulkan partai-partai pendukung pemerintah ke Istana Kepresidenan.

Saat itu, Jokowi meminta dukungan soal Perppu Pajak dan Perppu Ormas yang tengah dibahas DPR.

Pertemuan SBY-Prabowo, menurut Hendri, hanya mengisyaratkan keprihatinan tentang Undang-Undang Pemilu.

Pasalnya, keduanya sama-sama menolak adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Dalam UU Pemilu yang disahkan, partai atau gabungan partai baru bisa mengajukan calon presiden-calon wakil presiden jika memperoleh 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara nasional. Acuannya pemilu 2014.

"Jadi diartikannya ya memang dua tokoh ini melihat RUU Pemilu masalah presidential threshold itu menjadi penting," ujarnya.

Di samping itu, ada faktor sejarah yang membuat koalisi kedua partai tersebut belum tentu bisa berada salam satu koalisi pada pilpres.

Belum pernah terjadi sebelumnya Gerindra berada di sisi Demokrat, bahkan saat SBY menjabat Presiden RI. "Waktu itu posisinya SBY berkuasa lho, sekarang Demokrat tidak berkuasa," ucap Hendri.

Dalam pertemuan semalam, SBY juga menegaskan bahwa Demokrat dan Gerindra menyepakati kerja sama tanpa harus berkoalisi.