TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wiranto, selaku Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan jika pemerintah kini tengah menggenjot perekonomian Indonesia untuk menciptakan masyarakat adil makmur.

"Adil dan makmur itu sulit dicapai. Adil dalam kemakmuran itu tidak mudah. Setiap Presiden selalu ingin menciptakan adil dan makmur. Pemerintah ingin membangun basic ekonomi baru, sementara ekonomi dunia sedang tidak begitu baik," ujar Wiranto saat membuka silaturahim nasional Junior Chamber International (JCI) Indonesia 2017 di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2017), dikutip dari Kompas.com.

Wiranto mengungkapkan jika pemerintah tak pernah menutup mata soal kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Karena itu, pemerintah terus berupaya mengimplementasikan program Nawacita yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Simpang Susun Semanggi, Ahok Memulai, Djarot Menyelesaikan dan akan Diresmikan Jokowi https://t.co/KsX0hVbsQg via @tribunnews

— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 31, 2017

Implementasi tersebut diwujudkan dalam beberapa konsep pembangunan.

Wiranto mengatakan jika Jokowi kerap mendapat pujian dari dunia atas prestasi yang telah dicapainya.

Namun mantan jenderal TNI ini juga heran kenapa masih banyak masyarakat yang berpandangan negatif terhadap pemerintah.

"Presiden Jokowi itu dipuji dunia internasional. Tapi di dalam negeri kok dihujat? Dibilang banyak hutang, diktator dan tidak demokratis," ucap Wiranto.

Wiranto kemudian menjabarkan program Nawacita pemerintah dalam beberapa konsep.

1. Pembangunan daerah pinggiran dan pemerataan harga

Wiranto mencontohkan soal pembangunan daerah pinggiran dan pemerataan harga ini dengan mencontohkan harga BBM di Wamena dan di Jawa.

Menurut Wiranto, harga BBM di bagian timur Indonesia itu tak jauh berbeda dengan harga yang dijual di Jawa.

Melansir dari Kompas.com, Jokowi sebelumnya telah mencanangkan program satu harga BBM untuk seluruh Papua dan Papua Barat.

Pencanangan ini dilakukan Jokowi di Bandara Nop Goliat Dekai, Yakohimo, Selasa, 18 Oktober 2016 silam.

Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa harga BBM di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat harus sama dengan wilayah lain, yakni Rp 6.450 per liter untuk premium.

"Dirut Pertamina menyampaikan ke saya kalau harga Rp 7.000 ruginya banyak. Tapi ini bukan urusan untung dan rugi," ucap Jokowi disambut tepuk tangan riuh warga.

Jokowi menilai, ada ketidakadilan selama bertahun-tahun karena harga premium di wilayah terpencil di Papua bisa mencapai Rp 100.000 rupiah per liter.

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto juga sempat meminta sokongan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Namun, Jokowi terang-terangan menolak permintaan tersebut.

"Enggak lah itu urusan Pertamina. Karena yang di barat untung yang disini kan rugi, kalau disubsidikan juga kan masih untung. Yang paling penting harganya harus sama," ucap Presiden.

Sementara itu, pemerintah juga menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, termasuk pembangunan markas militer.

2. Sinergi antara pengusaha dengan UMKM

Pemerintah juga akan mensinergikan para konglomerat yang ada di Indonesia dengan para pengusaha menengah (UMKM).

"Sedang digodok konsepnya itu seperti apa. Ada kemauan yang kuat pemerintah untuk wujudkan masyarakat adil dan makmur," tutur Wiranto.

Sebelumnya, telah diberitakan di Kompas.com, Jokowi akan memaksa para pengusaha besar untuk bersinergi dengan pengusaha menengah.
http://nasional.kompas.com/read/2017/04/22/19353421/jokowi.akan.paksa.pengusaha.bersinergi.dengan.umkm

Tujuannya untuk mengurangi angka kesenjangan ekonomi yang ada.

"Saya baru ketemu satu, dua, tiga, empat, sudah setuju. Tapi saya minta jumlahnya lebih banyak," ujar Jokowi dalam acara Kongres Ekonomi Umat yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu, 22 April 2017.

"Saya juga sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada yang besar-besar agar mereka mau untuk bermitra dengan ekonomi mikro, kecil, menengah,"imbuh Jokowi.

Jokowi menjanjikan pola kerja sama saling menguntungkan.

Namun, Jokowi juga meminta para pengusaha untuk tidak meraup untung terlalu banyak.

"Yang gede untungnya kecil sajalah, yang kecil, mikro dan tengah untungnya yang gede. Atau syukur-syukur yang gede itu sudah enggak mikir untung," ujar Jokowi, sambil berkelakar.

Program ini tak bersifat ajakan, melainkan bersifat memaksa para pengusaha kelas besar untuk bersinergi dengan UMKM.

"Ini yang akan saya paksa. Bukan saya ajak lagi. Akan saya paksakan," ujar Jokowi.

3. Pemangkasan regulasi yang menghambat investasi

Wiranto juga mengungkapkan ketegasan Jokowi dalam tiap rapat yang tak bosan-bosannya mengoreksi kinerja aparatnya.

"Dalam setiap rapat, presiden selalu mengingatkan, pangkas izin yang tidak perlu. Percepat izin investasi yang berbulan-bulan. Kalau perlu sejam selesai," kata Wiranto.

Seperti halnya saat Jokowi menegur menterinya ketika Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Melansir dari Kompas.com, menteri yang mendapat teguran dari Jokowi saat itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Keduanya ditegur karena dianggap mengeluarkan peraturan menteri (permen) yang menghambat investasi.

(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)