Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan pansus tidak pernah mengajukan izin mengunjungi safe house kepada KPK.

"Tidak ada permintaan atau surat sama sekali yang kami terima terkait hal itu," terang Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantor KPK, Jakarta, Jumat.

Bersifat rahasia
Febri menjelaskan keberadaan safe house merupakan upaya memenuhi undang-undang dalam memberikan perlindungan kepada para saksi kasus korupsi. Otomatis KPK sangat merahasiakan keberadaan rumah aman.

"Jadi, yang namanya safe house, artinya sifatnya rahasia, sehingga perlu dipertimbangkan," ungkap Febri.

KPK tidak mengetahui maksud dan tujuan Pansus Angket mengunjungi safe house.

Manuver Pansus Angket itu tidak membuat KPK risau.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh KPK. Safe house itu sudah jelas dan kuat dasar hukumnya," ujar Febri Diansyah.

Ia melanjutkan keberadaan safe house diatur dalam undang-undang.

Menurutnya, justru aneh pernyataan yang menyebut safe house tidak ada dasar hukum apalagi menyebutkan sebagai rumah sekap hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi.

Terlebih KPK telah menghentikan perlindungan terhadap saksi tersebut (Niko Panji Tirtayasa) karena dinilai tidak konsisten dan tidak kooperatif saat menjadi saksi.

"Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, karena sepertinya ada pihak-pihak yang sangat bersemangat ke rumah tersebut meskipun DPR sebenarnya sedang reses saat ini. Apa motivasinya kami tidak tahu," tegas Febri.

Niko pernah mendapat perlindungan dari KPK karena mendapat tekanan dan intimidasi.

"Setelah kami cek, kami beri perlindungan. Tidak hanya ditempatkan di safe house, KPK bahkan memberi biaya hidup terhadap istri dan keluarganya. Tapi apa yang dilakukan saat ini? Kami tidak tahu motifnya apa. Kalaupun ada yang menyuruh dia, siapa?" tambah Febri.

Tak Terpengaruh Manuver Pansus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak terlalu mempedulikan manuver para politisi di Senayan itu.