TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo disebut sebagai presiden yang diktator dan otoriter. Namun sebutan ini dibantah oleh Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.

Menurutnya, sebutan sebagai presiden otoriter merupakan pernyataan yang berlebihan.

"Sebutan diktator kepada presiden saya rasa berlebihan, atau lebay. Karena justru interaksi yang pernah dilakukan Presiden dengan partai politik, itu sifatnya terbuka. Barangkali yang mengatakan itu tidak pernah bertemu dengan Presiden,” tegas Arsul di Gedung DPR RI,. Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Politisi F-PPP itu menilai, selama ini dalam setiap kesempatan pertemuan dengan pimpinan partai politik, Presiden lebih banyak mendengar.

Menurutnya, jika memang dikatakan diktator, maka Presiden akan lebih banyak memberikan instruksi, bukan mendengar aspirasi.

“Bagaimana kok orang yang lebih banyak mendengarkan dibilang diktator. Coba tanya ke pimpinan lembaga negara yang melakukan pertemuan dengan Presiden, pasti Presiden lebih banyak mendengar,” imbuh Arsul.

Menurutnya, jika sebutan diktator ini disematkan karena penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perpu Ormas dan UU Penyelenggaraan Pemilu, Arsul menilai keduanya bisa diajukan untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Kalau aturan itu kan sesuatu yang bisa di challenge. Kenapa mesti kemudian kita menyimpulkan sebagai dikatator. Kecuali kalau jalan untuk challenges itu ditutup. Selagi tidak ditutup, tentu tidaklah diktator,” tegas politisi asal dapil Jateng itu.