Fahri Hamzah: Bisa Jadi Megawati dan SBY 'Terpaksa' Berkoalisi di Pilpres 2019
Fahri menyebutkan, tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan berkoalisi dengan Demokrat atau Partai Gerindra di Pilpres 2019.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai banyak kemungkinan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kembali bertemu.
Maksud Fahri nasib hubungan pimpinan partai politik saat ini tergantung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Pengesahan RUU Pemilu dengan ketentuan presidential threshold.
Menurutnya, hasil gugatan uji materi terhadap ketentuan presidential threshold oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil adalah hal yang ditunggu-tunggu pimpinan partai politik.
"Apalagi kalau kompetisinya ditentukan oleh (presidential threshold) 0 atau 20 persen. Kalau 20 persen itu akan terjadi koalisi awal lho dan partai-partai ini akan terpaksa berkoalisi," kata Fahri kepada wartawan dI Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2017).
Baca: Cerita Megawati Sering Lupa Pernah Jadi Wakil Presiden
Fahri menyebutkan, tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan berkoalisi dengan Demokrat atau Partai Gerindra di Pilpres 2019.
"Boleh jadi Ibu Mega dan Pak SBY akan terpaksa berkoalisi. Boleh jadi Ibu Mega dan Pak Prabowo akan terpaksa berkoalisi. Karena ini nggak ada yang 20 persen, jadi mereka harus mengisiasi pertemuan dari awal. Kalau kemudian 0 persen, baru seru. Semua merasa punya kartu. Tapi kalau 20 persen nggak ada yang punya kartu satu pun," katanya.
Namun apapun alasanya, Fahri mendorong tokoh nasional ini untuk lebih sering bersilaturahmi.
Lebih lanjut saat ditanya pendapatnya soal kemungkinan ada kader Demokrat yang masuk ke kabinet lantaran pertemuan intensif terus dilakukan,
Fahri menilai hal itu bukan tidak mungkin.
"Bisa jadi dan itu tergantung pertemuan antara Ibu Mega dan Pak SBY selanjutnya," kata Fahri.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.