TRIBUNNEWS.COM – Dalam pidatonya, Presiden Jokowi berkomitmen dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat.

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno melihat ini telah menjadi prioritas pemerintah di tahun 2017 dan tahun-tahun seterusnya. Namun, dalam pelaksanaannya belum berdampak maksimal.

Contohnya, anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM yang bersinggungan langsung pada sektor tersebut.

“Ada celah, bagaimana pembantu-pembantu Presiden ini menerjemahkan visi Jokowi. Kami di Komisi VI sangat prihatin melihat kondisi seperti ini,” katanya, usai mengikuti Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu, hal ini sangatlah ironis.

Komitmen politik Presiden untuk memajukan sektor usaha kecil yang akan menggerakkan perekonomian mikro dan memeratakan pembangunan ini, tidak kemudian diterjemahkan oleh kementerian sebagai ujung tombak.

“Semoga anggaran dan program Kementerian Koperasi dan UKM bisa lebih maju sehingga dapat mempercepat kemajuan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Karena selaras dengan tujuan koperasi yang merupakan tulang punggung perekonomian,” ujarnya kembali.