TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) mengklaim pemerintah paham bahwa DPD butuh gedung baru.

Hal itu karena telah melihat sempitnya ruangan kerja DPD saat menerima tamu, khususnya dari pihak pemerintah.

Menurutnya, sarana dan prasarana untuk DPD tidak memadai untuk menunjang kinerja para senator ke depan.

"Sesuai dengan kebutuhan dalam membangun kinerja efektif ruangan DPD itu sangat sempit dan sulit apalagi menerima tamu dan itu dapat dirasakan semua departemen dari eksekutif mereka menyadari itu semua. Menkeu juga tahu bagaimana," kata OSO kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Ketua Umum Partai Hanura mengatakan, saat menerima tamu dari pemerintah, gedung yang digunakan DPD juga tidak cukup menampung kontituen para senator yang datang dari daerah-daerah.

Dirinya menjelaskan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung baru DPD tidak lah mahal, yakni tidak lebih dari Rp 1 triliun.

Baca: RAPBN 2018 Sebagai Modal Pertarungan Jokowi di Pilpres 2019

Dia meyakini dengan adanya gedung baru otomatis mampu meningkatkan kinerja para senator.

"Saya kira pantas kalau jumlahnya juga enggak mahal. Mahal amat kalau dibandingkan jumlah kebutuhan 132 anggota dan juga menerima aspirasi daerah. Walaupun dalam reses bertemu konstituen daerah tapi lebih banyak lagi yg datang ke sini menyampaikan aspirasi yang harus ditampung dengan baik," katanya.

"Mereka (konstituen) ke pusat pakai biaya. Pelayanan kita harus memadai. Bukan berarti dengan gedung baru berarti kinerjanya menjadi baik, tidak tapi itu sarana yang wajib," ujar OSO.