TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono kini mendekam di Rumah Tahanan Pomdam Guntur, Jakarta.

Karir pria yang lahir di Pekalongan 13 Juli 1958 tersebut berakhir di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tonny ditangkap di Mess Perwira Dirjen Perhubungan Laut di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017). Dalam operasi tangkap tangan, KPK menemukan uang sekitar Rp 20 miliar.

Menurut KPK, dari jumlah tersebut, uang Rp 1,174 miliar yang berbentuk saldo di rekening bank merupakan suap yang diterima Tonny dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (PT AGK), Adiputra Kurniawan.

Suap itu terkait proyek pengerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

Menapak karier dari bawah

Lulusan S1 Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini mulai bekerja sejak 1986. Dua tahun kemudian, dia menjadi Kepala Seksi Pengamatan Laut, Direktorat Kenavigasian (1988-1998). Kemudian Kepala Subdit Bina Sarana dan Prasarana, Direktorat Kenavigasian (1998 - 2002).

Tonny Budiono pernah menjabat sebagai Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (2002 - 2009). Setelah itu, menjabat sebagai Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya (2009 - 2010) dan Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda (2010 - 2012). 

Pada 2012, Tonny Budiono menjabat sebagai Direktur Kenavigasian. Karier berlanjut pada 2015 saat ia menjabat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan.

Tonny kemudian berpindah tugas menjadi staf ahli Menteri Perhubungan. Puncak kariernya saat dia ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada 16 Mei 2016 lalu.

Baca: Nurul Arifin Berjalan Tanpa Alas Kaki di Ball Room Hotel Sultan, Ini Penampakannya!

Terima penghargaan

Sebelumnya mungkin tidak ada yang menyangka Tonny bakal terjerat kasus korupsi. Di lingkungan Kementerian Perhubungan, Tonny dianggap pejabat yang cukup berprestasi.

Presiden Joko Widodo pernah menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Tonny.