Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Penyergapan Kepala Daerah Melalui OTT KPK Cermin Kegagalan Sistem Pencegahan Korupsi

Bambang Soesatyo menilai, penyergapan sejumlah kepala daerah melalui OTT oleh KPK lebih mencerminkan kegagalan sistem pencegahan korupsi.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Penyergapan Kepala Daerah Melalui OTT KPK Cermin Kegagalan Sistem Pencegahan Korupsi
KOMPAS IMAGES
Bambang Soesatyo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menilai, penyergapan sejumlah kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK lebih mencerminkan kegagalan sistem pencegahan korupsi.

Menurutnya, pemberantasan korupsi yang terfokus pada penindakan tidak akan mereduksi praktik korupsi, baik sekarang maupun yang akan datang.

"Maka, sambil melanjutkan kegiatan penindakan yang berkualitas, KPK perlu memberi prioritas pada sistem pencegahan korupsi. Cukuplah sudah KPK bertindak seperti polisi lalu lintas yang bersembunyi di semak-semak di tikungan jalan untuk mendapat tangkapan (OTT) pengendara yang melanggar rambu lalu lintas. KPK adalah Burung Garuda yang mangsanya besar-besar. Bukan burung perkutut," kata Bambang lewat pesan singkat yang diterima Tribunnews, Senin (18/9/2017).

Bambang mendorong KPK untuk melakukan langkah-langkah besar dengan menangani pekerjaaan atau kasus-kasus korupsi besar yang tidak bisa diselesaikan atau dipecahkan di Kepolisian maupun di Kejaksaan.

Baca: Panggilan Kedua, KPK Berharap Setya Novanto Kooperatif

"Kalau hanya mengandalkan OTT saja, ya kasihan negara ini. Ibarat menembak nyamuk pakai meriam," katanya.

BERITA TERKAIT

Dia menyoroti dana yang sangat besar dikeluarkan negara untuk membayar para penyidik, pimpinan dan pegawai KPK.

Termasuk biaya operasional, tunjangan, fasilitas sarana dan prasarananya serta kewenangan yang luar biasa dibandingkan dengan dua institusi penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

"OTT itu 'murah meriah'. Jadi, Kalau KPK hanya menggelar OTT-OTT saja sebagai festivalisasi pemberantasan korupsi, tidak bisa dihindari adanya kesan KPK mau gampangnya saja karena hanya melakukan tindakan atau operasi 'murah meriah'. Dan itu tidak akan memberi efek jera yang signifikan," katanya.

Bambang mengajak untuk melihat data, selama 15 tahun KPK berdiri praktik-praktik koruptif semakin marak hampir disemua lini kehidupan bangsa ini.

"Memang Sudah puluhan kali KPK melakukan OTT. Target OTT pun tidak tanggung-tanggung," kata Bambang.

Bambang menyebut sejumlah nama, mulai Akil Mochtar yang disergap saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.

Baca: Jasad Supriyanto Korban Kedua Terkaman Buaya Ditemukan saat Para Pawang Tinggalkan Lokasi

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas