TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak mengembangkan sikap "suudzon" memandang negatif untuk urusan bantuan kemanusiaan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk etnis Rohingya.

Demikian Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani menanggapi pernyataan Prabowo Subianto dalam orasinya pada aksi Bela Rohingya 169 yang digelar di Kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017).

Prabowo bilang bahwa bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya adalah bentuk pencitraan.

"Jangan mengembangkan sikap "suudzon" untuk urusan bantuan kemanusiaanpun langkah Pemerintah diprasangkai negatif," tegas Arsul Sani kepada Tribunnews.com, Senin (8/9/2017).

Untuk itu kata dia, PPP mengajak semua elemen bangsa dan politisi untuk tidak melihat langkah Pemerintah termasuk penggalangan bantuan yang dilakukan bagi masyarakat etnis Rohingya dari kaca mata politik.

Dia tegaskan, kepedulian terhadap etnis Rohingya adalah persoalan kemanusiaan dan perspektif kemanusiaan ini yang harus dikedepankan.

Apalagi imbuhnya, Pemerintah Jokowi-JK juga mempersilakan dan membuka pintu bagi partisipasi umat Islam untuk juga melakukan langkah yang sama baik secara langsung atau bersama dengan Pemerintah.

"Kalau sikap Pemerintah tidak memonopoli penanganan soal Rohingya ini dan mempersilakan masyarakat juga berperan serta lalu dimana unsur pencitraannya," ia mempertanyakan balik pernyataan Prabowo Subianto.

Ia tanyakan pula, "apakah mereka yang bicara soal pencitraan itu juga akan melihat yang dilakukan MUI, NU, Muhammadiyah, FPI dan belasan ormas Islam lainnya juga sebagai pencitraan?"

"Silakan para tokoh politik yang berseberangan dengan Presiden Jokowi atau yang di luar Pemerintahan untuk terus menyerang secara politis langkah Pemerintah, tapi tidak pas untuk isu Rohingya ini," tegasnya.

Baca: Cegah Kebakaran Lagi, Djarot Minta PT KAI Bantu Tertibkan Kampung Bandan

Sebelumnya, Prabowo Subianto, meminta masyarakat memperkuat diri agar dapat membantu etnis Rohingya yang mengalami penindasan oleh pemerintah Myanmar.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam orasinya pada aksi Bela Rohingya 169 yang digelar di Kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017).

Dirinya mengatakan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sudah memiliki banyak hutang sehingga tidak mempunyai kekuatan.