TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato dihadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Amerika Serikat, Kamis (21/9/2017).

Dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (21/9/2017), Indonesia tengah berjuang agar dapat masuk dalam anggota DK PBB.

Tujuan Indonesia jadi anggota DK PBB adalah agar dapat ikut dalam menentukan kebijakan-kebijakan dunia.

Baca: Putra Jenderal Ahmad Yani: Saya yang Saksikan Langsung Bapak Ditembak, Diseret, Dibawa Pergi

Wapres Jusuf Kalla mengatakan kebijakan-kebijakan PBB lebih banyak dihasilkan melalui Dewan Keamanan.

Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam DK PBB diharapkan dapat memberikan pandangan-pandangan tentang berbagai situasi di dunia.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia memiliki tiga fokus dalam kampanye pencalonan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

Baca: Driver Ojek Online Jadi Tersangka Pembunuh Perempuan di Apartemen Laguna Tower

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir terkait sidang majelis umum PBB yang akan berlangsung selama dua pekan.

"Prioritas kita Indonesia yang pertama adalah Indonesia berhasil menciptakan ekosistem perdamaian di kawasan Asean dan juga kawasan perdamaian global," ujar Arrmanatha di ruang Palapa, kantor Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat, (14/9/2017).

Prioritas kedua menurutnya, Indonesia membangun sinergi perdamaian dan pembangunan di kawasan Afrika.

"Ketiga adalah Indonesia memerangi isu global yang terkait terorisme, radikalisme, dan ekstremis," kata Arrmanatha.

Seperti diketahui, sidang tahunan PBB tahun ini akan dihadiri para pemimpin, kepala negara, maupun menteri dan delegasi lainnya dari 193 negara anggota PBB.

Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi perwakilan di DK PBB dari kawasan Asia Pasifik.

DK PBB beranggotakan 15 negara.

Lima di antaranya adalah anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Prancis.

Sebelumnya, Indonesia sudah pernah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.