Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang mengatakan adanya impor 5 ribu pucuk senjata api (senpi) ilegal yang diduga dilakukan oleh kelompok tertentu dan melibatkan nama Presiden RI Joko Widodo, mendapatkan banyak tanggapan dari para tokoh negara termasuk politisi.

Satu di antaranya Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin.

Ia menganggap pernyataan tersebut bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena tujuan dari penggunaan senjata tersebut belum diketahui.

Meskipun pengadaan senjata api untuk Polri dan TNI legal dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun terkait lima ribuan senpi ilegal ia secara tegas mempertanyakan siapa pihak yang memesan.

Baca: Panglima TNI Diminta Hati-hati Sampaikan Berita Sensitif terkait Impor Senjata Ilegal

"Kalau pengadaan senjata untuk TNI dan Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran negara (APBN), (tapi kalau) ini 5 ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan," ujar TB Hasanuddin, dalam siaran pers, Minggu (24/9/2017).

Hasanuddin menilai bahwa lima ribu senpi itu setingkat dengan kekuatan 4 hingga 5 batalion tempur.

Ia pun kembali mempertanyakan pengadaan senpi ilegal tersebut akan difokuskan untuk tujuan apa.

"Untuk siapa dan untuk apa?" kata Hasanuddin.

Kendati demikian, ia tidak ingin terlalu awal menyimpulkan.

Hasanuddin menuturkan, mungkin saja pernyataan Gatot memang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, namun tentunya hak tersebut sebaiknya dibahas terlebih dahulu dengan aparat keamanan negara serta institusi lainnya yang terkait.

Mengingat pernyataan tersebut juga terkait dengan permasalahan keamanan negara.