Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menyayangkan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyatakan ada data intelijen tentang impor 5 ribu pucuk senjata api (senpi) ilegal yang diduga dilakukan oleh kelompok tertentu dan mencatut nama Presiden RI Joko Widodo. 

Ia menyebut tak selayaknya Panglima TNI membocorkan data intelijen ke publik.

Data intelijen, kata Rachland, merupakan hal yang sensitif karena menyangkut keamanan negara.

"Kesalahan Panglima TNI, yang pertama adalah ia tidak sepatutnya membocorkan data intelijen, apalagi yang sensitif kepada publik," ujar Rachland, dalam pernyataan persnya, Minggu (24/9/2017).

Ia menambahkan, seharusnya sebagai bawahan Presiden, Gatot melaporkan terlebih dahulu pada Presiden atau lembaga legislatif, yakni DPR RI.

"Ia harus lapor Presiden, ia dapat juga menyampaikan kepada DPR," jelas Rachland.

Ia menganggap cara Panglima TNI dalam menyampaikan pernyataan tersebut dan bisa diketahu melalui pemberitaan audio itu tidak dibenarkan.

"Bukan (lapor) kepada sesepuh TNI dan purnawirawan dalam acara yang diliput luas oleh wartawan," kata Rachland.

Baca: Jokowi Bilang, Terlalu Banyak Peraturan yang Hambat Dunia Usaha

Rachland menegaskan, pernyataan Panglima TNI tersebut bisa dinilai sebagai manuver politik untuk menghimpun dukungan.

"(Itu bisa) dipandang sebagai upaya untuk menghimpun dukungan bagi manuver-manuver politiknya," tegas Rachland.