TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan kepada rakyat dan DPR RI mengenai pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal adanya pengadaan senjata oleh institusi di luar militer tanpa sepengetahuan TNI.

Pernyataan presiden dibutuhkan agar informasi yang beredar tidak simpang siur.

‎"Presiden jelaskan kepada rakyat, kepada DPR juga supaya kita tidak menjadi simpang siur dari isu yang ada," katanya di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (25/9/2017).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut meminta polemik pengadaan senjata tersebut dapat segera diselesaikan pemerintah.

Baca: Setya Novanto dan KPK Berdebat Soal Keabsahan Laporan Hasil Pemeriksaan KPK dari BPK

Antara TNI dan Menkopolhukam duduk bersama meluruskan permasalahan yang terjadi.

‎"Seyogyanya (duduk bersama) begitu. Tapi sekali lagi kita serahkan kepada pemerintah karena itu masih dalam lingkungan pemerintah," katanya.

Agus mengatakan jangan sampai polemik masalah senjata ini kemudian digiring menjadi isu politik.

Sekarang ini ‎menurutnya sudah masuk tahun politik, sehingga pernyataan apapun dari pejabat negara atau pemerintahan dapat dikonotasikan untuk agenda politik.

"Jangan sampai isu ini berhimpitan dengan isu politik yang nanti menjadi mengurangi kinerja baik pemerintah maupun kita seluruhnya," ujarnya.

Baca: Politikus PDIP Kritik Gatot Nurmantyo Soal 5000 Pucuk Senjata

Sebelumnya Pernyataan Panglima soal adanya pengadaan 5000 pucuk senjata di luar militer direspon oleh pemerintah.

Menkopolhukam Wiranto meluruskan pernyataan panglima tersebut.

Menurutnya pengadaan senjata bukan 5000 pucuk melainkan 500 untuk Sekolah Intelijen BIN.

Senjata menurut Wiranto merupakan buatan Pindad dan bukan standar militer sehingga tidak memerlukan Izin TNI, melainkan cukup Polri saja.