Soal PKI dan Pernyataan Panglima TNI, Wiranto: Ini Biasa Setiap Jelang Pemilu
Tugas Menkopolhukam, menurutnya, adalah menjaga agar memanasnya suhu politik tetap di batas aman.
Editor: Willem Jonata
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menilai isu yang belakangan ini mengemuka merupakan hal lumrah.
Misal, mengenai isu PKI dan film G30S. Termasuk pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait pihak non-militer, yang hendak membeli 5000 pucuk senjata.
"Ini biasa setiap menjelang pemilu, apakah pemilulkada, pilpres, suhu politik selalu memanas. Dan keadaan ini sudah berlaku sejak lama," katanya di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Minggu, (24/9/2017).
Tugas Menkopolhukam, menurutnya, adalah menjaga agar memanasnya suhu politik tetap di batas aman. Sehingga, dinamika tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas negara dan menghambat pembangunan nasional.
Terkait pembelian senjata, pihak non-militer yang dimaksud adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Lembaga tersebut, kata Wiranto, memang membeli senjata dari PT Pindand sebanyak 500 pucuk.
Dalam proses pembeliannya, lanjut dia, hanya diperlukan izin dari Mabes Polri, dan tidak diperlukan izin dari Mabes TNI, apalagi izin dari Presiden RI. Joko Widodo.
"Sejak saya jadi Panglima (TNI), bahkan sebelumnya jadi Pangkostrad, KSAD, tidak pernah beli senjata dipolemikan seperti ini," tandasnya.(*)
