TRIBUNNEWS.COM - Komisi IV DPR dalam kunjungan spesifik di kota Bitung, Sulut meninjau dan memantapkan permasalahan yang memang belum menyatu tentang perikanan antara nelayan dan perusahaan yang membutuhkan ketersediaan ikan di perusahaan pengelolaan.

Bisa dilihat salah satu investasi penanaman modal asing (PMA) yang terbengkalai  bisa dioptimalkan untuk menyerap lapangan  kerja sebanyak 1.700 orang. 

"Saya pikir ini modal yang murah buat negara kita dalam waktu sekejap hanya dengan kebijakan saja bisa lahir lapangan pekerjaan baru," ungkap Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo usai dialog dengan Walikota Bitung, Dirjen Perikanan Tangkap dan stakeholder industri pengolahan perikanan di Kantor Walikota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (26/09/2017).

Lebih lanjut Ketua Tim Kunspek Komisi IV ini mengatakan, dalam rapat selanjutnya tanggal 4 Oktober mendatang,  akan diadakan pertemuan khusus dan secara teknis menghadirkan Walikota Bitung Max Lomban.

Dia diminta menjadi moderator antara Pemerintah dan pelaku usaha perikanan.

"Harapan kami di DPR pertengahan Oktober mudah mudahan sudah tidak ada lagi masalah kekurangan ikan dan  masalah pengangguran akibat kebijakan yang belum matang". katanya.

Politisi dari Partai Gerindra ini menambahkan, permasalahan perikanan di kota Bitung harus diselesaikan bersama, dan kebijakan yang belum selesai bisa selesaikan pada bulan Oktober mendatang karena menyangkut proses penganggaran yang harus diselesaikan pada bulan itu juga.