Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Wiranto: Tidak Fair Gunakan G30S/PKI Jadi Komoditas Politik Jelang Pilpres

Hal itu menjawab pertanyaan soal upaya rekonsiliasi korban pelanggaran HAM pada peristiwa 1965.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Wiranto: Tidak Fair Gunakan G30S/PKI Jadi Komoditas Politik Jelang Pilpres
henry lopulalan/henry lopulalan
ANGGOTA FATP-------Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU )Wiranto ketika jumpapres persiapan menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering ( FATF). di Kantor PPATK Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Selasa(29/8/2017). Indonesia berharap mejadi anggota tetap FATF karena akan dilibatkan dalam hal penguatan keputusan-keputusan, aturan-aturan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pendanaan terorisme dan juga hal yang lain, menuju sistem keuangan kita yang lebih terintegritas.-------Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, peristiwa G30S/PKI hanya menjadi sejarah yang dijadikan pembelajaran untuk membangun masa depan.

Hal itu menjawab pertanyaan soal upaya rekonsiliasi korban pelanggaran HAM pada peristiwa 1965.

"Kami berupaya dan mencoba untuk memahami masalah itu. Tapi ternyata memang sejarah itu tidak bisa diputar balik kembali. Tidak bisa memutar arah jarum jam. Sehingga sejarah hanya sejarah. Kan sejarah adalah referensi kita untuk tidak mengulangi lagi," kata Wiranto usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).

Baca: Terharu, Ibu-ibu Mengelus Patung Ade Irma, Ada yang Nyaris Menangis

Menurutnya, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, peristiwa kelam itu sebagai pembelajaran.

Wiranto menegaskan, penyelesaian secara yuridis jelas tidak mungkin dilakukan.

"Nanti akan terlalu banyak ya yang mengklaim salah dan benar dan sebagainya. Oleh karena itu, kita tidak lagi masuk kepada satu suasana yang saling mengklaim, menyalahkan orang lain, dan sebagainya, dan semuanya tidak ada itu," kata Wiranto.

BERITA REKOMENDASI

Dirinya menjelaskan, kemungkinan yang bisa dilakukan adalah penyelesaian secara non yudisial. Hal tersebut kata Wiranto, sudah berlangsung saat ini.

"Di mana tidak ada lagi larangan-larangan yang kemarin kan beberapa family yang terlibat dalam masalah PKI menjabat sebagai pegawai, sekarang sudah ada," katanya.

Wiranto mengaku tidak ingin jika saling salah menyalahkan peristiwa kelam tersebut, energi untuk membangun bangsa justru habis.

"Maka tadi Presiden mengatakan bahwa, sudahlah itu merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia untuk jadi pembelajaran bangsa ini ke depan," katanya.

Lebih lanjut Wiranto juga mengimbau supaya jangan ada pihak yang sengaja menggunakan peristiwa G30S/PKI ini menjadi komunitas politik.


"Baik jangka pendek, maupun pilpres yang akan datang. Tidak fair. Kenapa? Karena akan menimbulkan kegadudan. Menimbulkan suatu suasana yang saling menyalahkan yang akhirnya juga mengganggu stabilitas nasional. Akhirnya mengganggu pembangunan nasional. Akhirnya, mengganggu kepentingan masyarakat," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas